Mendesak agar Diusut Tuntas Dugaan Mafia Pajak dan Aset di Kota Bogor

Presidium Gerakan Mahasiswa dan Gemppar Melakukan aksi Unjuk Rasa di Depan Kemenkes dan KPK RI

Presidium Gerakan Mahasiswa dan Gemppar Melakukan aksi Unjuk Rasa di Depan Kemenkes dan KPK RI Dok SPN

SINARPAGINEWS.COM, BOGOR - Presidium Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aset Negara (Gemppar) yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan KPK RI mendesak agar diusut tuntas dugaan mafia pajak dan mafia aset di Kota Bogor, Senin pada Senin. (07/06/21)

Aksi ini terdiri dari OKP MAPANCAS Kota Bogor, Gerakan Pemuda Nusantara Kota Bogor, Pemuda Nasionalis Kota Bogor, LSM Pemuda Pendamping Kota Bogor dan Jaringan Masyarakat Pendukung Jokowi (Jampe Jokowi) Bogor Raya

Koordinator Presidium Gemppar Fatholloh Fawait mengatakan aksi tersebut berkaitan dengan adanya dugaan penyelewengan Aset Negara dan penunggakan pajak negara.
“Kawan-kawan, aksi hari ini adalah perjuangan kita dalam mengawal dan menjaga Aset Negara yang ada di kota Bogor.” Katanya saat orasi.

Menurut nya Badan Layanan Umum RSJ. Marzoeki Mahdi Bogor (BLU RSMM) yang di percaya Negara melalui kemenkes diduga kuat telah menyelewengkan aset negara. Padahal kata dia, menurut PMK 57/PMK.06/2016 sebagaimana telah dicabut oleh PMK 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) seharusnya segala bentuk langkah BLU RSMM dalam hal pemanfaatan aset negara harus berdasarkan persetujuan Kementerian keuangan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Kementerian Keuangan.

“Direksi RSMM mengakui belum memiliki persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan Aset negara, tetapi fakta dilapangan aset negara disana telah dimanfaatkan cukup lama. Bahkan diduga telah terbit sertifikat atas nama pribadi.” Ungkapnya.
“Ini yang sering menjadi modus Mafia tanah negara.” Tambahnya

Di tempat yang sama, Koordinator Pemuda Nasionalis Kota Bogor yang tergabung dalam GEMPPAR, M. Fachri mengatakan masalah aset negara milik Kemenkes RI yang berlokasi di Jalan dr. Sumeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, diduga di kelola tanpa kejelasan payung hukumnya.

“Ya, aset negara tersebut kini menjadi bangunan ruko-ruko, hotel dan menjadi tempat perniagaan, yang tidak jelas bagaimana asal-usulnya,” tambah orator dengan sapaan akrab bung fachri.
Dalam tuntutannya Puluhan Mahasiswa dan Pemuda ini menuntut Menteri Kesehatan memecat direksi BLU RSJ. Marzoeki Mahdi Bogor serta menuntut KPK memeriksa potensi tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ditubuh RSJ yang terletak di wilayah kota Bogor tersebut.

“Kami minta Menkes memecat Direksi Marzoeki Mahdi, dan penegak hukum khususnya KPK untuk memeriksa potensi tindak pidananya.” Pungkasnya

Sementara itu, perwakilan Kemenkes RI menyatakan berjanji akan segera bertindak atas tuntutan GEMPPAR tersebut.
“Ya sekarang Kemenkes RI sudah membuat tim untuk menggali masalah aset dan pajak milik Kemenkes di Kota Bogor,” ungkapnya saat menerima pengunjuk rasa. “Di minggu depan ini tim akan segera turun ke Kota Bogor,” pungkasnya singkat.

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar