Save the Children dan Koalisi Penghapusan Kekerasan Pada Anak Desak Pemerintah

Save the Children dan Koalisi Penghapusan Kekerasan Pada Anak Desak Pemerintah Ilustrasi.
SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA - Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Pada Tiga Anak di Luwu Timur; Save the Children dan Koalisi Penghapusan Kekerasan Pada Anak Desak Pemerintah Lakukan Tindakan Yang Tepat dan Utamakan Kepentingan Terbaik Bagi Anak.
 
Save the Children Indonesia bersama Koalisi penghapusan kekerasan pada anak di Indonesia (Indonesia Joining Forces to End Violence Against Children / IJF EVAC) bersama-sama Aliansi PKTA (Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak) meminta Pemerintah melakukan tindakan yang tepat dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan kasus dugaan kekerasan seksual pada 3 (tiga) anak di Luwu Timur.
 
“Setiap anak tanpa terkecuali memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Negara, Masyarakat, Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertangung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” Tegas Selina Patta Sumbung / CEO Save the Children Indonesia sekaligus Ketua IJF EVAC dalam rilisannya, di Jakarta, 12 Oktober 2021.
 
Selina menegaskan “Setiap kasus kekerasan pada anak hendaknya ditangani secara komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum tetapi juga aspek tumbuh kembang seperti fisik, psikologis dan psikososial anak perlu menjadi prioritas penanganan," Katanya.
 
Tuntutannya, gerakan koalisi penghapusan kekerasan pada anak di Indonesia merekomendasikan dan mendorong Pemerintah untuk segera melakukan hal berikut:
 
1. Penerapan Manajemen Kasus dalam proses penanganan kasus;
 
Penanganan kasus ini perlu dilakukan oleh pekerja sosial / manajer kasus / pendamping kasus terlatih yang ditunjuk dengan tetap melibatkan professional / layanan yang dibutuhkan seperti psikolog, advokat, layanan medis, dan profesi/layanan terkait lainnya. Alur yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial/ pendamping kasus diantaranya adalah Meminta persetujuan, melakukan assesmen secara menyeluruh, merumuskan rencana pemberian layanan dan tidak membatasi pada pemberian layanan hukum, memberikan layanan yang dibutuhkan dengan memperhatikan hak anak, tahap perkembangan anak, melakukan monitoring dan evaluasi serta terminasi / pengakhiran kasus apabila hak anak dan kebutuhannya telah terpenuhi.
 
2. Peningkatan Kapasitas SDM penyedia layanan perlindungan Anak;
 
Peningkatan kapasitas harus terus dilakukan dengan menjadikan hal berikut sebagai kompetensi inti maupun persyaratan pada aspek sumber daya manusia, diantaranya adalah Hak Anak, Perlindungan Anak, Kebijakan Keselamatan Anak, Manajemen Kasus, Supervisi, dan Dukungan Psikososial.
3. Pengembangan Mekanisme supervisi dalam penanganan kasusPengembangan mekanisme;
 
supervisi berjenjang perlu dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten / Kota, Provinsi hingga tingkat nasional untuk memastikan setiap kasus tertangani dengan baik. Supervisi harus memberikan fungsi edukasi, dukungan, disamping fungsi administrative kepada seluruh SDM penyedia layanan perlindungan anak.
 
4. Penerapan Etika dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak;
 
Kerahasiaan adalah salah satu prinsip utama dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Seluruh Pihak wajib untuk merahasiakan identitas anak, baik anak sebagai pelaku tindak pidana, korban maupun saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik sebagaimana diatur pada pasal 19 UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1 tahun 2019 tentang pedoman pemberitaan Ramah Anak.

Editor: Dimas Madia

Bagikan melalui:

Komentar