Bupati Garut Untuk Pendemo Jangan Bawa Wakil Bupati " Itu Adik Saya

Bupati Garut Untuk Pendemo Jangan Bawa Wakil Bupati " Itu Adik Saya Dok SPN H Rudy Gunawan, Bupati Garut

SINARPAGINEWS.COM, KAB GARUT - Aksi DEMO kemarin untuk Menggulingkan Bupati dan Wakil Bupati Garut yang di lakukan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada Kamis tanggal 23 Desember 2021 di sambut baik oleh Bupati Garut H Rudy Gunawan sebagai dari demokrasi warga negara Indonesia Syah Syah saja.

Bupati Rudy, "saya tidak keberatan apabila kalau pihak DPRD Kab Garut membuat Panitia Khusus ( Pansus ), Pansus untuk memfasilitasi para pendemo yang terjadi Kamis kemarin."jelas Rudy

Lebih lanjut Bupati, dan Itu bagus demi transparansi dan keterbukaan tentang pemerintahan, namun perlu saya sampaikan dengan menyangkut adanya kwitansi pinjam meminjam 2014 saya,

"Mengenai perjanjiannya ada tanggal 30 Juni 2014 lampirkan, perjanjiannya apa?, saya juga punya kredit ke Bank Jabar Rp 16 Milyar saya tandatangani itu pun harus sampaikan.” kata Bupati Garut. Jumat 24 Desember 2021.

"Dan mengenai persoalan demo saat ini mengarah kepada saya dan keluarganya, tidak perlu membawa – bawa Wakil Bupati."ungkap Rudy

Bupati, Jangan membawa Wakil Bupati, itu adik saya, "Dan saya akan lindungi adik saya,

"kalau mengenai Rumah Sakit Medina (RSM) saya Rasa akan melakukan tuntutan balik kepada mereka – mereka dan silahkan juga buka oleh DPRD, dan hubungan Pemkab Garut dengan RS Medina seperti apa sehingga Kas daerah memberikan transfer kepada rekening Medina berdasarkan apa, dan yang transfernya siapa, dan silahkan diperiksa Dinas Kesehatannya” tegas Bupati Rudy.

Rudy termasuk adanya laporan yang menerangkan, ada BPK yang melakukan audit khusus mengenai BTT tahun 2020.

”Di tahun 2021 kita tunggu, minta ke BPK, BPK melakukan penelitian mengenai BTT dan apapun supaya kelihatan ada tidaknya kerugian negara,

"Untuk warga masyarakat juga harus tahu kita ingin transparansi dalam pemerintahan ini” ungkap Rudy.


Bupati, mengenai permasalahan saat ini terus berkembang dengan menyangkut tanah milik yang ada di kampung Patrol desa Cinta kecamatan Karangtengah.

"itu merupakan tanah milik sebagai tempat usaha keluarga, padahal usaha tersebut sudah berdiri sejak tahun 1995.

”Dan mengenai tanah yang di Karang tengah kampung Patrol desa Cinta sejak tahun 1995, itu tanah pribadi dan bersertifikat, perusahaannya jelas ada Izin Penggunaan dan Peruntukan Tanah ( IPPT ) nya ada, ada EIB, ada Izin lingkungan dan lain sebagainya.

"Dan kemarin sudah di kontrol oleh Polda Jabar untuk diklarifikasi, tanya ke Perhutani, kehilangan tanah tidak disitu, lihat batasnya, jadi minta ke Perhutani ajak sama D’ Ragam itu Perhutani, ada tanah yang diambil oleh Rudy Gunawan Ga tanah Perhutani, silahkan proses saja sesuai ketentuannya” ucapnya.

Sebagai bupati saya siap, sekalian bentuk Pansus terkait kenapa Banprov yang tidak di serap, dan saya yang akan bertanggungjawab,

"Banprov itu tidak diserap karena tidak ada kecukupan waktu, dan saya sudah melaporkan kepada bapak Gubernur Ridwan Kamil, kalau sekarang ada yang marah.

Dan itu adalah urusan saya ya silahkan buat Pansus sekalian, saya tidak keberatan,

"Dan yang paling penting saat ini saya ingin menyelamatkan Kabupaten Garut dari hal – hal yang tidak efisien ayo kita bangun, ada 2 proyek di sekitar GOR lapor BPK, minta untuk dilakukan investigasi lebih teliti, menyangkut alun – alun, Sayang Heulang, menyangkut Lingkar Cipanas yang itu merupakan dana PEN ,

Ajak bupati, ayo lah kita datang ke BPK untuk melakukan langkah – langkah sesuai dengan aturan, sekali lagi saya tidak keberatan malah saya senang kalau secepatnya buat Pansus saja,

Rudy Gunawan, asal sesuai dengan mekanisme dan ketentuan baik UU No 23 tahun 2014 maupun tata tertib DPRD karena itu sesuai dengan pemerintahan yang ada di Negara Indonesia ini” pungkasnya.

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar