Sebuah Renungan Di Hari Ibu

Sudahkah Perempuan Terlindungi?

Sudahkah Perempuan Terlindungi? Dok SPN Hindun Nuuril Aimmah, Mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal

SINARPAGINEWS.COM, TEGAL - Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan adanya penculikan anak yang terjadi di Kota Tegal. Bahkan yang menyedihkan terjadi pula pemerkosaan terhadap anak-anak yang diculik tersebut. Dan kasus serupa ini masih banyak terjadi di tempat lain yang seakan-akan tiada pernah ada ujungnya. Belum lagi kasus-kasus lain seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, traficking dan sebagainya.

Hal ini menjadikan keprihatinan bagi kita semua. Dimana kasus-kasus yang terjadi tersebut sebagian besar kerugian ada pada pihak perempuan. Misalkan pada kasus perkosaan, memang secara hukum pihak pemerkosa di pidana penjara sekian tahun, selesai perkara. Akan tetapi bagi pihak korban apalagi masih usia anak-anak, tentu tragedi tersebut tidak bisa hilang begitu saja. Seumur hidup dia akan dibayang-bayangi peristiwa tragis tersebut.

Begitupun tingginya angka kasus perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, menjadikan keprihatinan tersendiri. Berdasarkan data di Kementerian Agama angka perceraian mencapai 304.688 per Agustus 2020. Tentu saja dalam hal ini yang menjadi korban dari perceraian tidak saja anak-anaknya, tetapi juga para istri sebagai kaum perempuan. Meskipun kasus perceraiannya dengan gugat cerai, dimana pihak perempuan yang mengajukan permohonan cerai, sebagian besar akibat dari kasus perceraian ini yang merasa dirugikan adalah pihak perempuan (istri).

Banyaknya kasus, pihak perempuan (istri) menerima dan mengalah terhadap apapun yang terjadi setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Bahkan tidak jarang pula pihak mantan istri pasrah saja ketika mantan suaminya tidak mematuhi amar putusan hakim yang mengharuskan memberi nafkah iddah, biaya anak-anak, dan sebagainya. Mereka berjuang sendirian untuk menghidupi dan membesarkan anak-anaknya sampai dewasa.
Saat ini pemerintah masih berupaya untuk menggodog RUU PKS dan diagendakan masuk prolegnas tahun 2021. Meskipun diperjalanan RUU PKS banyak menuai pro kontra di masyarakat.

Diharapkan dengan disahkannya undang-undang tersebut akan dapat memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan. Memang perlu dukungan dari semua pihak agar tidak terjadi lagi di masyarakat kasus-kasus tentang perkosaan, pelecehan seksual, penelantaran ekonomi, dan lain-lainnya. Hukum positif di negara kita sudah banyak yang mengatur tentang tindak pidana apabila terjadi kejahatan terhadap perempuan (khususnya), akan tetapi pelaksanaannya masih belum maksimal untuk melindungi korban. Yang memerlukan tindaklanjut sebenarnya pasca terjadinya tindak kejahatan tersebut. Bagaimana pihak korban merasa tentram dan tidak menjadikan trauma yang berkepanjangan. Terutama perlunya penjaminan masa depan korban apabila dia masih dibawah umur.

Di momentum Hari Ibu ini kita semua berharap agar kaum ibu (perempuan) terbebas dari sikap keterbelakangan, terlepas dari belenggu pasrah menerima perlakuan pihak-pihak yang merugikan serta terlindungi kehormatannya. Tentu saja hal ini dapat tercapai jika kaum perempuan mau merubah mindset dirinya bahwa perempuan tidak hanya sebagai “konco wingking” atau ada istilah “suwargo nunut neroko katut”.

Perempuan harus mempunyai bargaining (daya tawar) dengan meningkatkan wawasan, pergaulan dan terus belajar melalui berbagai media maka kapabilitas perempuan dapat diperhitungkan. Di dukung pula oleh pemerintah agar lebih serius untuk melindungi kaum perempuan. Dengan demikian wanita Indonesia dapat berdiri tegak tanpa ada rasa takut untuk berkiprah di masyarakat.(***).

Oleh : Hindun Nuuril Aimmah
Mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar