Wapres K.H. Ma"ruf Amin Hadiri Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2022

Wapres K.H. Ma"ruf Amin Hadiri Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2022 Dok

SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA - Pagi ini Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menghadiri Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2022 melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat, Kamis (28/04/2022).

Pada acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan dibuka secara virtual oleh Presiden Joko Widodo ini, Wapres turut mendengarkan arahan Presiden terkait Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Presiden memberikan 7 (tujuh) arahan terkait penyusunan RKP 2023 sekaligus untuk menghadapi gejolak ekonomi global.

Pertama, Presiden meminta seluruh jajarannya agar bekerja fokus untuk peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Artinya belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri,” pintanya.

Kedua, Presiden meminta agar proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri terus dipercepat.

“Daerah-daerah yang memiliki pertambangan, dorong agar mereka segera membangun smelter. Daerah-daerah yang memproduksi cokelat, kopi misalnya, dorong agar mereka masuk industri di daerah kita masing-masing, agar meningkatkan nilai tambah yang berlipat dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat,” arahnya.

Ketiga, Presiden meminta agar produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi terus ditingkatkan.

“Ke depan problem dunia adalah dua, yakni pangan dan energi,” tegasnya.

Keempat, Presiden mengarahkan agar investasi yang dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan terus ditingkatkan.

“Kalau layanan perizinan kita belum cepat baik di pusat maupun di daerah, segera sederhanakan dan percepat, layani semua yang berkaitan dengan investasi. Karena kita tidak dapat lagi bergantung pada APBN dan APBD,” tegas Kepala Negara.

Kelima, Presiden menegaskan bahwa ketentuan sesuai regulasi mengenai defisit di bawah 3 persen PDB akan kembali diberlakukan tahun depan.

“Karena itu perencanaan harus betul-betul rinci, harus betul-betul detail, harus betul-betul tepat, lakukan penajaman belanja, sehingga kualitas belanja semakin baik dan meningkat,” pintanya.

Keenam, Presiden meminta agar agenda-agenda strategis untuk peningkatan SDM terus dijalankan.

“Percepatan (penanggulangan) kemiskinan ekstrem, angka stunting harus diturunkan, peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, dan juga upskilling/reskilling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif,” tegasnya.

Ketujuh, Presiden meminta agar persiapan Pemilu 2024 yang tahapannya dimulai pada Juni 2022 dilakukan dengan baik.

“Saya minta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu termasuk dukungan anggaran baik dari APBN maupun APBD agar Pemilu terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melaporkan bahwa tema RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Adapun RKP ini mengusung 7 (tujuh) agenda prioritas nasional, yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup untuk mencegah bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik.

“Target sasaran pembangunan dalam rancangan awal RKP 2023 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9 persen, tingkat pengangguran terbuka antara 5,3 hingga 6 persen, rasio gini 0,375, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, indeks pembangunan manusia 73,31, tingkat kemiskinan 7,5 persen, dan nilai tukar petani 103 hingga 105, nilai tukar nelayan 106 hingga 107,” papar Suharso.

Dalam RKP 2023, tambah Suharso, telah ditetapkan juga beberapa major projects yang memiliki peran signifikan dalam mendukung capaian prioritas nasional.

“Beberapa major projects tersebut adalah kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem kesehatan nasional, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, penurunan angka kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, serta pembangunan fasilitas pengelolaan limbah P3,” paparnya.

Selain mendengarkan arahan Presiden, pada kesempatan ini Wapres juga menyaksikan penayangan video pengumuman daerah terbaik penerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022 dan Penghargaan Khusus. Beberapa daerah yang memperoleh penghargaan di antaranya, tiga Provinsi Terbaik diraih Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bengkulu, tiga Kabupaten Terbaik diraih Wonogiri, Sumedang, dan Bantaeng, serta tiga Kota Terbaik diraih Yogyakarta, Pagar Alam, dan Malang. Adapun Penghargaan Khusus Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan, Penghargaan Khusus Inisiasi Awal Sirkular Ekonomi diberikan kepada Provinsi Bali, serta Penghargaan Khusus Penanggulangan Kemiskinan di masa Pandemi Covid-19 diberikan kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selain Presiden dan Wapres, tampak hadir dalam acara ini antara lain para Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri dan Kepala LPNK, para Gubernur, para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama beserta para Kepala Biro Perencanaan K/L, para Kepala Bappeda Provinsi, para Pejabat Eselon I dan II Kementerian PPN/Bappenas, para Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta perwakilan swasta dan masyarakat. (SPN/BPMI)

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar