Pelaksanaan ASO Mundur, Ketua KPID : Kami Sangat Menyayangkan Kebijakan Strategis Bisa Molor

Pelaksanaan ASO Mundur, Ketua KPID : Kami Sangat Menyayangkan Kebijakan Strategis Bisa Molor Dok SPN

SINARPAGINEWS.COM, BANDUNG – Analog Switch Off (ASO) tahap 1 yang semula di agendakan berjalan pada 30 April 2022 bergeser ke akhir Juni atau Awal Juli 2022. Kejadian ini, akibat berbagai permasahan yang di temukan dan akhirnya menghambat rencana besar tersebut. Ibaratnya, kekhawatiran yang menjadi nyata,  sangat tepat ketika harus menggambarkan pelaksanaan ASO yang molor dari jadwal yang sudah jauh-jauh hari ditentukan.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, Adiyana Slamet, dalam Presconfrencenya mengaku sangat menyayangkan kondisi ini harus terjadi. Padahal, jauh sebelum awal pelaksanaan tahap pertama yang semula di rencanakan, berbagai catatan telah di sampaikan kepada kementerian.

"Kami mengingatkan itu bersama sama Komisi 1 DPRD Jabar, Diskominfo Jabar, dan KPID perihal distribusi STB, oleh pemegang multifleksing maupun oleh kementerian. Itu sudah kami ingatkan dari awal Maret 2022," katanya, Kamis (12/5/2022).

Padahal tegaskan Adiyana, ASO ini merupakan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa.

"KPID Jabar menganggap ASO ini merupakan Kebijakan yang sangat Strategis dan bermanfaat besar tidak hanya untuk masyarakat, namun juga untuk kemajuan bangsa," tegasnya.

Naasnya di utarakan adiyana, sejumlah isu yang mengahambat ASO di temukan.

"Seperti pendistribusian STB untuk di 12 Kota Kabupaten yang masuk tahap pertama terhambat, padahal seharusnya 600.000 lebih STB sudah di sebar. Nyatanya baru kurang lebih 0,5 persennya saja yang sudah terealisasi di Jawa Barat dan sekitar 5 persen di seluruh Indonesia. Kolaborasi yang tidak maksimal dari pemegang Mux terhadap pemerintah daerah di berbagai tingkatan hingga ke KPID Jabar, contohnya kami tidak di libatkan dalam pendistribusian STB yang di lakukan pada beberapa waktu lalu, bahkan kami pun tidak di informasikan rencana itu. Dan yang terakhir, kami menemukan data alamat penerima manfaat STB gratis ini tidak lengkap, dimana RT/RW dari penerima manfaat ini tidak ada, ini akan sangat menjadi rawan pembagian STB tidak tepat sasaran,"terangnya.

Lebih jauh disampaikan Adiyana, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin bersama pemerintah provinsi, melakukan berbagai cara, agar molornya ASO ini tidak terjadi berlarut larut.

"Kami akan berupaya berbicara dengan pemerintah pusat dan pemegang Mux agar pendistribusian bisa melibatkan pemerintah daerah, demi ketepatan sasaran penerima manfaat. Sehingga, molornya ASO ini tidak berlarut larut, ini salah satu cara yang akan terus kami upayakan,"ucapnya.

Hal senadapun di katakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Ika Mardiah.

Pihaknya sangat menyesalkan kondisi seperti ini harus terjadi, padahal ia secara terbuka mengaku dukungan besar dari Pemprov dan Gubernur akan di lakukan jika komunikasi dari pemegang Mux dilakukan.

"Sangat kami sesalkan sekali, kondisi yang kami khawatirkan sebelumnya malah terjadi. Padahal, pak gubernur sendiri dan kami di tingkatan provinsi sudah terang terangan siap mendukung menyukseskan ASO ini, asalkan ada komunikasi dari pemegang Mux," ujar Ika. 

Iapun berharap adanya evaluasi kedepan sehingga ASO bisa berjalan dengan maksimal dan optimal bukan hanya sekedar wacana apalagi ceremony semata.

"Perlu di evaluasi udah bener belum sih kebijakan saat ini, sehingga kita semua di daerah mendapatkan informasi yang jelas, di ikut sertakan bersama sama dalam setiap langkah yang dilakukan pemerintah pusat ini," tutupnya.

Editor: Iyan Sopyan

Bagikan melalui:

Komentar