Masih Ada 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Belum Membentuk UPTD PPA

Masih Ada 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Belum Membentuk UPTD PPA Ilustrasi

SINARPAGINEWS.COM, BANDUNG - UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual memandatkan pembentukan UPTD PPA untuk menyediakan layanan bagi korban kekerasan seksual. Namun, implementasi ketentuan ini masih akan menemui tantangan.

Antara lain, belum setiap kabupaten/kota membentuk UPTD PPA. Misalnya di Jawa Barat, dari 27 kabupaten/kota, masih terdapat 12 kabupaten/kota yang belum membentuk UPTD PPA.

Hal itu mengemuka dalam Webinar bertajuk “Teguhkan Pelindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual” yang diselenggarakan secara daring pada Sabtu, (3/9/2022). Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual (JPHPKKS) bekerja sama dengan LBH APIK Jawa Barat dan JalaStoria ini, Anjar Yusdinar, Kepala UPTD PPA Provinsi Jawa Barat menjelaskan, dari 12 kabupaten/kota yang belum membentuk, ada yang sedang berposes akan membentuk.

“Tapi ada juga yang belum membangun persiapan untuk membentuk UPTD PPA,” jelasnya. Layanan di kabupaten/kota yang belum membentuk UPTD PPA masih diselenggarakan oleh Dinas atau oleh P2TP2A.

Oleh karena itu, menurut Asnifriyanti Damanik, Advokat LBH APIK Jawa Barat, pemerintah daerah perlu segera membentuk UPTD PPA di provinsi dan kabupaten/kota yang belum terbentuk. “Berdasarkan informasi yang kami peroleh, ada 1 provinsi yang belum membentuk UPTD PPA, dan 50% kabupaten/kota juga belum membentuk,” tuturnya.

Asnifriyanti juga menerangkan, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan UU TPKS. Antara lain, ketiadaan pendamping yang kompeten; pelaksanaan koordinasi antara penyidik dan pendamping sebagai ketentuan baru dalam UU TPKS; ketiadaan pelayanan terpadu satu pintu dan terintegrasi.

“Selain itu, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dianggap setara dengan UPTD PPA, namun UU TPKS tidak mengatur bagaimana dukungan pemerintah terhadap lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat,” ungkap Asnifriyanti. Padahal, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat merupakan lembaga independen yang pada umumnya berdiri atas dasar kerelawanan.

Oleh karena itu, menurut Sri Nurherwati, pelibatan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam pelayanan terpadu yang dikoordinasikan oleh UPTD PPA merupakan tantangan dalam implementasi UU TPKS. Demikian pula dengan kesiapan UPTD PPA melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pelayanan terpadu.

Tantangan lainnya adalah kesiapan atau ketersediaan sumber daya aparatur, seperti konselor, paralegal. Selain itu, juga anggaran dan sarana prasarana, “Yang rata-rata masih terbatas,” urai Anjar.

Sementara itu, tantangan lainnya terdapat pada perbedaan antarUPTD PPA yang telah terbentuk. Misalnya, dari 15 kabupaten/kota di Jawa Barat yang sudah membentuk UPTD PPA, Anjar menguraikan terdapat perbedaan berdasarkan evaluasi yang dilakukan. “Baru 9 yang sesuai dengan pedoman pembentukan UPTD PPA,” ungkapnya. Sementara itu, 6 kabupaten/kota lainnya masih bergabung dengan urusan pengendalian penduduk sehingga tidak fokus pada penanganan dan pendampingan kasus.

Padahal, dalam penanganan kasus sangat diperlukan perhatian ekstra. Oleh karena itu, Anjar mengingatkan, adanya tugas lain seperti pengendalian penduduk yang ditangani UPTD PPA justru akan menghambat pendampingan korban yang dilakukan.

Oleh karena itu, sistem pelayanan terpadu diharapkan dapat diteguhkan melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang didelegasikan oleh UU TPKS. “Agar PP dan Perpres itu betul-betul dapat secara teknis dilaksanakan di kabupaten/kota, selain menguatkan UPTD PPA untuk menjalankan pelayanan terpadu,” pungkas Anjar.

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar