Diduga Anggap Enteng Pengadilan Negeri Batam

Pihak Tergugat Tidak Hadir Dalam Sidang Mediasi Gugatan PT. Dani Tasha Lestari

Pihak Tergugat Tidak Hadir Dalam Sidang Mediasi Gugatan PT. Dani Tasha Lestari Red

SINARPAGINEWS.COM, BATAM – Gugatan PT. Dani Tasha Lestari selaku pemilik Hotel Pura Jaya yang sempat dirobohkan beberapa waktu lalu, kini sudah memasuki mediasi yang ke tiga di Pengadilan Negeri Batam Senin ( 01/04/2024) lagi - lagi gagal dikarenakan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Sidang mediasi ke tiga gugatan perdata Rp.1,5 Triliun oleh PT. Dani Tasha Lestari kepada tergugat satu yaitu PT. Pasifik Estatindo Perkasa dan tergugat dua PT. Lamro Matua Sejati dan turut tergugat Badan Pengusahaan (BP) Batam diduga sepelekan panggilan Pengadilan Negeri Batam.Hal tersebut dibuktikan dengan tidak hadirnya para tergugat sesuai waktu yang sudah dijadwalkan.

"Kami sampai disini pukul 9:17 Wib sesuai dengan daftar kita hadir, sesuai waktu itu pihak tergugat satu dan Tergugat dua batang hidungnya tidak ada, jangankan principalnya kuasa hukumnya pun tak ada," ucap Penasehat Hukum, PT. Dani Tasha Lestari saat ditemui awak media di lobi Pengadilan Negeri Batam, Senin (01/04/2024).

Muhammad Sayuti, selaku penasehat Hukum PT. Dani Tasha Lestari juga mengatakan tidak akan memberikan perpanjangan waktu untuk mediasi, Ia akan memohon kepada majelis nantinya jika terus seperti ini.

Selain itu, Ia juga menjelaskan kepada awak media bahwa pihaknya sangat dirugikan baik itu secara finansial yang terutama dalam hak-hak martabat yang paling tinggi.

"Kami punya sarana hotel memang belum pernah ada di Batam waktu itu bukan tingkat turis mancanegara saja, pejabat-pejabat negara juga sudah banyak menikmati pasilitas kita ini," jelas Muhammad Sayuti.

"Berdirinya Kepri ini merupakan bagian keberadaan dari Hotel Purajaya itu, disitulah cikal bakal berdirinya Kepulauan Riau ini, para petinggi, para tokoh, masyarakat, pemuka-pemuka masyarakat Kepri berembuk disitu mencetuskan ide-ide menjadikan Kepulauan Riau. Kalau serta merta mereka sudah merobohkan itu kan sudah jadi akar masalah," imbuhnya.

"Kita bukan semata-mata dengan Batam yang gemilang, kita juga harus bisa meletakkan budaya, melestarikan khasanah kehidupan sebelumnya, jadi kalau bicara tentang apa tuntutan kita, ya ingin melestarikan itu. Tetapi karena itu sudah di robohkan kita akan berhitung secara materi seperti yang kita sampaikan pada mediasi sebelumnya, menuntut 1,5 triliun kepada tergugat dan turut tergugat," jelas Penasehat Hukum PT. Dani Tasha Lestari tersebut.

Selain itu, atas kekecewaan ketidak hadiran BP Batam pada saat mediasi, Muhammad Sayuti juga meminta kepada BP Batam untuk menunjukan diri di Pengadilan Negeri Batam jika bertanggung jawab atas keputusannya.

"Sesekali BP Batam kalau memang bertanggung jawab tunjukan, jangan hanya membuat satu keputusan secara tertulis tapi tidak bisa bertanggung jawab secara faktanya, hadir hargai Pengadilan Negeri Batam ini, hargai para hakim disini, jangan taunya hanya membuat keputusan saja," cetusnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan percuma jika Batam glamor, dengan kondisi Batam yang wah sekarang ini.

"BP Batam itu berkata selalu berhasil dalam pembangunan, tapi efek pembangunan itu sejauh mana sih?, jangan kita selalu berkata sudah bagus, tapi kalau kita sudah mengkerdilkan sifat-sifat arti Pancasila itu sendiri buat apa," tegasnya lagi.

"Yang kami gugat disini, adalah perbuatan tergugat satu dan tergugat dua, dan mohon maaf juga di ketahui oleh turut tergugat BP Batam karena mereka mengerahkan keamanan pada saat terjadinya pengerusakan dan perobohan bangunan itu. "cetusnya.

Muhammad Sayuti mengatakan, tidak ada lagi untuk sidang mediasi, dikarenakan selama ini sudah mengikuti keinginan dari para tergugat satu dan tergugat dua serta turut tergugat dan hakim mediator juga sudah mengikuti agar tidak menunggu lama-lama.

Ditempat yang sama, Principal ataupun Direktur PT. Dani Tasha Lestari, Rurry Afriansyah juga berang atas ketidak hadiran para Principal tergugat dan turut tergugat. Hal ini tentunya menimbulkan amarah besar bagi Mantan Bos Hotel Purajaya tersebut.

Dalam penjelasannya kepada awak media, pihaknya sudah mengikuti proses hukum perkara tersebut sejak tahun 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang. Namun, hingga kini pihak tergugat termasuk BP Batam tidak menunjukkan iktikad baik.

“Masalah ini dari Juli 2020 dimulai dari pengadilan Tata Usaha Negara, jadi saya tidak melihat itikad baik, bahkan dari perlawanan demi perlawanan oleh pihak penguasa, dimana pada waktu itu UWTO kami yang matinya Juli 2023 dicabut tanpa alasan yang kuat pada 11 Mei 2020," terang Rurry.

Masih kata Rurry, sampai lah tahun 2023 dihancurkan bangunan yang investasi ratusan miliar. Maka dari itu maka saya rasa ini ikhtiar kami yang final, dari perusahaan kami sudah himpun semuanya kronologi dari tahun 2020 sampai hari ini.

"Maka bagi penguasa atau pihak tertentu yang sudah mengalokasikan lahan kami kepada pihak lain, tanpa memberitahukan kami, dan belum habisnya tempo WTO kami," tambanya lagi.

'Maka dari itu, saya himbau kepada tim kuasa hukum kami untuk langsung saja kita uji di peradilan dan langsung lakukan untuk tuntutan pidananya, tidak perlu lagi mediasi membuang waktu, perdatanya jalan silahkan dan pidananya kita jalankan," pintanya dengan nada marah.

"Saya tidak mundur setapaknya pun, lebih baik saya mati tegak badan dari pada hidup berlutut," tutup Rurry.

Hingga berita ini dipublikasikan, sinarpaginews.com belum berhasil menghubungi pihak tergugat satu dan tergugat dua serta turut tergugat. (Win)

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar