Ada Pembatasan, Warung Kelontong Madura Protes Keras

Ada Pembatasan, Warung Kelontong Madura Protes Keras Affan Safani Adham

SINARPAGINEWS.COM, YOGYAKARTA - Di wilayah DIY tidak ada pembatasan jam operasional untuk warung kelontong Madura dan dipastikan warung-warung tersebut beroperasi dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan KADIN DIY, Robby Kusumaharta, menyikapi isu dari Kemenkop dan pihaknya akan berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar tidak ikut-ikutan melakukan penataan. "Di samping itu, nantinya KADIN DIY akan melakukan pendampingan secara pararel," papar Robby, Sabtu (27/4/2024) siang di Kantor KADIN DIY, Jl Sultan Agung, Yogyakarta.

Robby pun menyayangkan imbauan tersebut. "Selama ini warung Madura malah memiliki dampak positif pada perekonomian masyarakat kecil," katanya.

Selama ini, lanjut Robby, keberadaan warung Madura di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu alternatif di tengah banyaknya toko moderen.

Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aryawiraraja Keluarga Madura Yogyakarta menyampaikan kekecewaannya. Juga penolakan terhadap pernyataan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI yang meminta agar warung Madura tidak beroperasi selama 24 jam.

Ketua Departemen Hukum dan Advokasi LBH Aryawiraraja, Mustofa, menandaskan seharusnya Kemenkop RI bersyukur atas kehadiran warung Madura yang membantu masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

"Keberadaannya di kampung-kampung pelosok desa dan gang-gang kecil mempermudah akses masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan sehari-hari," kata Mustofa.

Sebelumnya, pengusaha warung Madura keberatan dengan imbauan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang meminta warung kelontong seperti warung Madura mengikuti aturan jam operasional.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merespon ihwal warung Madura yang dilarang membuka usahanya hingga 24 jam di Klungkung, Bali, lantaran banyak minimarket yang merasa tersaingi. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim, mengimbau warung Madura bisa mengikuti aturan jam operasional yang ditetapkan pemerintah daerah.

Imbauan itu diberikan untuk pengusaha warung Madura di Klungkung, Bali, dikarenakan banyak minimarket yang merasa tersaingi. Lantas warung-warung Madura tersebut diminta mengatur jam operasional yang ditetapkan pemerintah daerah, yakni tak beroperasi 24 jam.

Hal itu merujuk pada Perda Kabupaten Klungkung Bali Nomor 13 Tahun 2018 yang mengatur jam operasional pelaku usaha ritel modern, minimarket, supermarket, hypermarket dan departemen store dengan batasan jam operasional tertentu. Sementara, warung Madura secara spesifik tidak dilarang beroperasi 24 jam dalam beleid tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak ditemukan aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi 24 jam. Dalam Perda tersebut pengaturan terkait jam operasional justru berlaku bagi pelaku usaha ritel modern, minimarket, hipermarket, departement store serta supermarket, dengan batasan jam operasional tertentu. (Fan)

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar