Ketua GNPK RI Jabar Soroti Pemberitaan Salah Satu Media Online Tekait Lapdu M-M- Perjakons

Ketua GNPK RI Jabar Soroti Pemberitaan Salah Satu Media Online Tekait Lapdu M-M- Perjakons

SINARPAGINEWS.COM, JABAR - Menjelang perhelatan Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada tanggal 27 Nopember 2024 mendatang, khususnya Pilwalkot Kota Banjar, banyak hal yang sangat menarik untuk diketahui bersama.

Awak media kami mencoba meminta tanggapan kepada Ketua GNPK RI JABAR terkait munculnya aktifis Kota Banjar yang tergabung dalam LSM M- Perjakons atas pengaduannya ke KPK yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada BBWS Citanduy Kota Banjar.

Pada kesempatan itu Abah Nana sapaan akrab Ketua GNPK-RI JABAR, menyampaikan tanggapannya, bahwa Lapdu tersebut terkesan sangat kental dengan kepentingan politik menjelang Pilkada Kota Banjar.

Yang perlu diketahui adalah proses penanganan Lapdu di KPK itu tidak segampang atau semudah yang kita bayangkan, ada beberapa tahapan yang biasanya dilalui oleh para Penegak Hukum, dalam hal ini KPK dan itu saya tahu persis, yang pasti Penegak Hukum atau KPK berkewajiban menerima dan merespon semua pengaduan yang disampaikan oleh Masyarakat.

Yakni Tim Telaahan KPK meminta klarifikasi kepada sipelapor untuk dimintai keterangan baik bukti maupun informasi lainnya dan ini biasanya memerlukan proses waktu yang cukup lama, bila pulbuk sudah dianggap cukup, maka dibuat sebuah analisa dan atau kajian hukumnya oleh Tim Evaluasi KPK.

Hasil Tim Evaluasi akan menentukan apakah Lapdu tersebut layak dilanjutkan atau tidak, dalam hal ini tidak ada yang bisa mengintervensi hasil kajian hukumnya termasuk sekalipun Pimpinan KPK. Setelah nanti dianggap cukup bukti maka baru akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan.

Selain itu cetus Abah Nana, bahwa penanganan perkara di KPK tidak secepat dan segampang langsung menuju pada tahap penyelidikan dan atau penyidikan.

Saya hanya berharap, agar kita sebagai aktifis lebih hati hati dalam memberikan informasi kepada Publik karena apabila itu ada sebuah rekayasa dalam pemberitaan, maka kita sendiri sebagai aktifis akan berhadapan dengan Penegak Hukum karena diduga melakukan kebohongan publik dan pencemaran nama baik.

Abah Nana sebagai aktifis GNPK RI JABAR telah memiliki pengalaman yang cukup dalam proses Lapdu, baik ke KPK, Kejaksaan Agung maupun ke Bareskrim Polri.

Tambah Abah Nana lagi, hal ini perlunya kita saling mengingatkan para aktifis dalam hal melakukan Sosio Kontrol terhadap penyelenggara negara maupun pelaku pembangunan lainnya.

Sudah banyak contoh Sipelapor digugat oleh Siterlapor karena hal tersebut.

Abah Nana mengajak, mari kita bersinergi bersama sama dalam melakukan pengawasan masyarakat dengan benar dan penuh kehati hatian agar kita dikemudian hari tidak bermasalah dengan hukum.

Tetap semangat dan tetap bersatu dalam melakukan pengawasan masyarakat, pungkas Abah Nana pada penutupnya.

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar