SINARPAGINEWS.COM, KOBAR KALTENG - Aksi demo puluhan Ibu-ibu, Anak-anak dan masyarakat yang menamakan "Burhan Gase, Mici Hanong, dkk", Kamis pagi (26/09/2024) menuntut perusahaan pabrik kelapa sawit, PT. Sapta Karya Damai yang beroperasi di kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
Koordinator aksi Sapriyadi, SH mengatakan, "kami menuntut agar perusahaan PT. Sapta Karya Damai di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, dapat memenuhi permintaan masyarakat yang sudah disampaikan berupa ganti rugi lahan atau pengembalian lahan yang dikuasai," ujarnya.
Aksi demo ini terjadi karena pihak pabrik kelapa sawit PT. SKD tidak menepati janji yang sudah satu tahun lamanya tidak menggubris permintaan masyarakat setempat.
" 1 tahun lamanya tidak ada realisasi, yang ada hanya kriminalisasi dan mediasi, serta permintaan masyarakat tidak ada mendapat tanggapan dari pihak perusahaan dan pemerintah daerah. Ungkap Sapriyadi, SH kepada wartawan sinarpaginews.com Kamis (26/09/2024) usai berorasi di depan PT. SKD.
Kemudian lanjut Sapriyadi, SH hasil kegiatan orasi ini melahirkan kesepakatan mediasi yang disambut oleh pihak legal PT. SKD Rijaili dan "Perwakilan" perusahaan Simon, yang mereka sebutkan, "kita akan sampaikan hasil mediasi ke manajemen nanti. Pihaknya akan melakukan tindak lanjut dan menampung tuntutan masyarakat". katanya.
Kemudian tambah Sapriyadi, SH mengatakan, "kita tidak mau akan pergi dari sini jika tuntutan kami tidak di penuhi, kalau cuma omongan kosong dan janji ke janji lagi. Kami mau ada orang dari pihak manajemen PT. SKD yang menjumpai kami yang bisa memutuskan yang Jelas bukan janji palsu", untuk selanjutnya apabila hasil mediasi ini tidak di penuhi kami akan melakukan aksi demo lagi dengan jumlah massa yang lebih besar, katanya.
Aksi ini dikawal oleh pihak kepolisian Polsek Telawang jajaran Polres Kotim dan dibantu Danramil Telawang.
Harapan masyarakat agar sengketa lahan ini segera diselesaikan dengan baik, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, dan masyarakat tetap menduduki lahan mereka sampai titik darah penghabisan apabila tidak ada kejelasan dari hasil kesepakatan dengan perusahaan, ungkap Sapriyadi, SH.
Editor: Red
