SINARPAGINEWS.COM KAB. SUKABUMI – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, meminta pemerintah daerah mempercepat verifikasi ulang data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang terdampak penonaktifan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan kesehatan benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.
Menurut Budi, pembenahan data harus dilakukan secara faktual agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran, baik terhadap warga yang sudah tidak memenuhi kriteria maupun masyarakat kurang mampu yang justru belum tercatat sebagai penerima bantuan.
“Jangan sampai yang sudah meninggal masih ada tercatat. Kemudian yang secara ekonomi mampu masih mendapatkan bantuan, tetapi yang kurang mampu justru tidak mendapatkan bantuan,” ujar Budi di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Jumat (2/10/2026).
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pencocokan data administratif. Pemerintah daerah perlu memastikan kondisi masyarakat di lapangan agar penetapan kepesertaan PBI sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Untuk mempercepat proses tersebut, Budi mendorong keterlibatan sejumlah perangkat daerah yang memiliki data kependudukan, sosial, dan kesehatan. Di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta perangkat daerah terkait lainnya.
Koordinasi lintas dinas diperlukan agar data penerima dapat dicocokkan, diperbarui, dan diverifikasi sebelum pemerintah menetapkan kembali sasaran bantuan.
“Semua perangkat ada. Bisa dari Dinas Kependudukan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kemudian KB, dan sebagainya. Dibentuk satu tim untuk segera memverifikasi,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Budi menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya, tim verifikasi dari pemerintah daerah telah dibentuk dan proses pemutakhiran data mulai berjalan.
Meski demikian, ia meminta proses tersebut dilaksanakan secepatnya. Pasalnya, ketepatan data penerima PBI berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap perlindungan kesehatan.
Ia juga menekankan pentingnya mengidentifikasi warga kurang mampu yang belum masuk dalam daftar penerima agar mereka tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan yang sesuai dengan ketentuan.
Bagi DPRD Kabupaten Sukabumi, percepatan verifikasi bukan semata-mata persoalan administrasi, melainkan bagian dari upaya memastikan program jaminan kesehatan menjangkau masyarakat secara adil dan tepat sasaran.
Budi berharap pembenahan data tersebut dapat meminimalkan kesalahan penetapan penerima sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan perhatian dari pemerintah.
