Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hj. Ida Nurul Farida, menjadi narasumber kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi perempuan yang diselenggarakan oleh Bidang Poldagri Bakesbangpol Kota Salatiga dengan peserta Ibu-ibu TP PKK se-Salatiga di Bale Uti Salatiga
SINARPAGINEWS.COM, SALATIGA — Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hj. Ida Nurul Farida, M.Pd., hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Perempuan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Salatiga, bertempat di Bale Uti Cebongan, Salatiga, Kamis (22/10/2026)
Acara ini dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota Tim Penggerak PKK se-Kota Salatiga. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Kota Salatiga Hj. Retno Robby (Istri Walikota Salatiga), Kepala Bakesbangpol Kota Salatiga Sri Sarwanti, S.H., M.Si., serta Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Bakesbangpol Kota Salatiga Sri Rachmini Boganiwati, S.E., M.Acc.
Dalam paparannya yang bertajuk “Perempuan Cerdas Berpolitik, Harmoni dalam Peran, Berintegritas dalam Kepemimpinan”, Hj. Ida Nurul Farida menyampaikan bahwa perempuan memegang porsi penting dalam pembangunan bangsa. Mengutip data kependudukan Kemendagri pertengahan 2026, jumlah perempuan di Indonesia mencapai lebih dari 143,7 juta jiwa atau hampir separuh dari total populasi.
“Jumlah yang besar ini menunjukkan bahwa perempuan bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek utama yang berhak ikut menentukan arah pembangunan. Pendidikan politik menjadi modal penting agar perempuan memahami hak, kewajiban, serta cara menyuarakan aspirasi demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat,” tegas Ida Nurul Farida di hadapan para kader PKK.
Menyeimbangkan Peran Domestik dan Publik
Lebih lanjut, legislator Jawa Tengah dari Komisi E ini menguraikan bahwa partisipasi politik perempuan tidak selalu diartikan dengan menduduki jabatan politik formal. Kiprah aktif di lingkungan seperti penggerak Posyandu, kegiatan PKK, hingga keterlibatan dalam musyawarah pembangunan daerah (Musrenbang) merupakan bentuk nyata kepemimpinan publik perempuan.
Mengenai kekhawatiran benturan peran, Ida mengingatkan pentingnya menjaga harmoni antara tanggung jawab domestik di rumah dan kiprah sosial di masyarakat.
“Keluarga adalah fondasi kepemimpinan utama. Keseimbangan bukan berarti harus memilih antara keluarga dan pengabdian, melainkan menyelaraskan keduanya dengan komunikasi yang baik, kejelasan prioritas, serta dukungan penuh dari pasangan dan keluarga,” jelasnya.
Literasi Digital dan Penolakan Politik Uang
Menghadapi era digitalisasi dan dinamika sosial politik saat ini, Ida juga menyoroti pentingnya kecerdasan bermedia sosial bagi para ibu. Perempuan diharapkan menjadi benteng keluarga dalam menyaring berita bohong (hoaks), menghindari ujaran kebencian, serta mendidik anak-anak agar bijak memanfaatkan teknologi digital.
Di akhir sesi, Ida mengajak seluruh anggota PKK Kota Salatiga untuk membawa pulang tiga komitmen utama: menjadi perempuan yang Cerdas (memahami hak dan kebijakan), Berintegritas (santun, menolak politik uang, dan menjaga persatuan), serta Berdaya (berani menyampaikan aspirasi dan mengawal pembangunan).
“Perempuan berdaya akan membawa ketahanan pada keluarga, dan keluarga yang kuat akan melahirkan masyarakat serta negara yang sejahtera,” pungkasnya.
