SINARPAGINEWS.COM, KAB.GARUT – Bencana banjir luapan yang menyebabkan longsornya TPT drainase di Desa Sarimukti, Kecamatan Pasirwangi kabupaten Garut, pada Sabtu (5/4/2025) sore, memicu reaksi keras dari Gerakan Masyarakat Padaawas dan Karyamekar (GMPK).
Ketua GMPK, Jajang APAD, tidak hanya menyampaikan keprihatinan, namun secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan audit lingkungan secara menyeluruh di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Gunung Darajat.
Menurut Jajang, akar permasalahan bencana ini terletak pada kondisi hulu sungai yang diduga kuat telah mengalami kerusakan signifikan akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan melanggar prinsip-prinsip konservasi lingkungan hidup. Ia menuding adanya praktik-praktik yang merusak kemampuan serapan air di wilayah hulu, sehingga menyebabkan limpasan air berlebihan saat hujan deras.
“Ini bukan sekadar musibah alam biasa. Kami menduga kuat ada faktor kelalaian dan pelanggaran lingkungan di hulu DAS Gunung Darajat yang menjadi pemicu utama banjir dan longsor ini,” ujar Jajang
dengan nada lantang kepada awak media, Minggu (6/4/2025). “Kami menuntut transparansi dan tindakan tegas dari pemerintah. Audit lingkungan harus segera dilakukan untuk mengungkap secara jelas apa yang sebenarnya terjadi di hulu sungai.”
Lebih lanjut, Jajang secara spesifik menyerukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Garut, serta Gubernur Jawa Barat, untuk tidak mengabaikan indikasi kerusakan lingkungan yang telah lama dirasakan oleh masyarakat.
Ia mendesak agar tim independen dilibatkan dalam audit tersebut untuk memastikan objektivitas dan akuntabilitas.
“Jangan hanya fokus pada penanganan dampak bencana saat ini. Yang lebih penting adalah mencegah bencana serupa terulang kembali.
Untuk itu, hulu sungai harus diselamatkan! Kami menduga kuat ada alih fungsi lahan yang masif dan melanggar aturan, dan ini harus diusut tuntas,” tegasnya.
GMPK menghamba kepada pemerintah untuk tidak memancing masyarakat yang resah akan ke khawatiran bencana yang akaan datang untuk melakukan aksi demonstrasi, lebih baik tuntutan audit lingkungan ini tidak segera direspon oleh pemerintah.
Kami akan mengumpulkan data dan informasi dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran lingkungan di kawasan hulu DAS Gunung Darajat untuk diserahkan kepada pihak berwenang, “Kami tidak akan tinggal diam.
Jika pemerintah tidak bertindak progresif dalam menanggapi masalah ini, kami akan menuntut keadilan bagi lingkungan dan keselamatan warga Pasirwangi,” kepada pemerintah di atas pungkas Jajang.
Desakan keras dari GMPK ini menambah tekanan bagi pemerintah daerah dan provinsi untuk segera mengambil tindakan nyata dalam mengatasi permasalahan lingkungan di hulu sungai.
Masyarakat Pasirwangi dan sekitarnya berharap agar audit lingkungan ini dapat segera terealisasi dan memberikan solusi jangka panjang untuk mencegah bencana hidrologi di masa depan. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait tuntutan audit lingkungan yang dilayangkan oleh GMPK.
