SINARPAGINEWS.COM, SEMARANG – Anggota Komisi IX dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Dr. H. Muh Haris, S.S., M.Si., menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional II (PIKREG II) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Jawa Tengah yang digelar di Hotel Grasia, Kota Semarang, Sabtu (10/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, Muh Haris menyampaikan materi bertema “Pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang Berkemajuan dan Berkeadilan.”
Dalam pemaparannya, Muh Haris menekankan pentingnya pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Menurutnya, program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga harus dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
Pengelolaan yang baik diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, dan berbagai pihak dalam rantai pasok pangan.
Perhatian dan komitmen Muh Haris terhadap pengelolaan program MBG mendapat apresiasi dari Dr. M. Nurul Yamin, M.Si., Direktur Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM). Ia mengapresiasi perhatian Muh Haris terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya dalam mendorong tata kelola yang semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perhatian tersebut dinilai penting untuk memperkuat sinergi antara pemangku kebijakan dan pengelola program di lapangan.
Sementara itu, Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag., dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kontribusi Muh Haris dalam membahas pengelolaan MBG. Ia berharap forum PIKREG II dapat menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus memperkuat perspektif kepemimpinan dalam merumuskan kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Melalui kegiatan PIKREG II LHKP Muhammadiyah Jawa Tengah ini, diharapkan lahir pemikiran dan rekomendasi konstruktif untuk mendorong pengelolaan MBG yang semakin berkualitas, berkemajuan, dan berkeadilan. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat menjadi salah satu kunci agar program pemenuhan gizi dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi generasi masa depan Indonesia.
