SINARPAGINEWS,COM, SOREANG KAB. BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat gelar rapat kerja (raker) bersama stakeholder Parpol, Ormas dan LSM di Jawa Barat dalam rangka refleksi dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 di Hotel Grand Sunsine, Soreang Kabupaten Bandung, Senin (17/3/2025).
Acara rapat kerja ini dibuka oleh Hedi Ardia, S.Pd.I, MAP,. selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat.
Hedi Ardia, S.Pd.I, MAP,. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat (Foto: KPU/Asep Ruslan)
Dalam sambutannya, Hedi menyoroti tingkat partisipasi pemilih di Jawa Barat yang hanya mencapai 68%. Meski angka ini cukup signifikan, Hedi mengakui bahwa tren rendahnya partisipasi juga terjadi di berbagai provinsi lain di Indonesia.
“Gencarnya sosialisasi yang telah dilakukan seharusnya memastikan bahwa masyarakat mengetahui adanya Pilkada. Namun, hal ini tidak serta-merta sejalan dengan tingkat kehadiran pemilih di TPS,” ungkap Hedi.
Terkait dengan adanya pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya, Hedi berharap pelaksanaannya dapat berlangsung dengan baik, lancar dan tanpa kendala yang berarti.
Rapat kerja ini berlangsung selama dua hari, pada 17–18 Maret 2025, dengan mengusung tema “Refleksi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Partisipasi Pemilih Bersama Stakeholder Parpol, Ormas dan LSM di Jawa Barat”.
Rapat kerja KPU Jabar ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, yakni Prof. Muradi (Akademisi Ilmu Pemerintahan UNPAD) dan Firman Manan, S.IP., M.A. (Akademisi Ilmu Politik UNPAD) dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Ruliadi, SE, M.Si,. selaku Ketua Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat, dan Badan Intelejen Daerah (Binda) Jawa Barat yaitu Iwa Kustiwa, SH, MH,. selaku Kabag Ops Binda Jabar.
Profesor Muradi dalam pemaparannya mengatakan, bahwa netralitas ASN di Pilkada Jabar masih menjadi permasalahan yang terjadi pada Pilkada di Jawa Barat termasuk Pilkada serentak 2024.
“Selama tahapan Pilkada Jabar 2024, Bawaslu menerima 20 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Lima hari pertama masa kampanye, Bawaslu delapan dugaan pelanggaran netralitas ASN,” katanya.
Dalam satu bulan masa kampanye, kata Profesor Muradi, ada 70 dugaan dugaan pelanggaran netralitas ASN dan 14 kasus ditindak lanjuti.
“Pelanggaran netralitas ini hampir terjadi di tingkatan Camat, Kepala Desa, Guru, Kepala Sekolah, Satpol PP, dan ASN Pegawai daerah lainnya,” tutur Profesor Muradi.
Ruliadi, SE, M.Si,. dalam pemaparannya mengatakan, peran Bakesbangpol dalam Pilkada Jabar 2024 ada 5, yaitu 1). Fasilitasi dan koordinasi dengan stake holder terkait, 2). Edukasi politik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pemilij, 3). Pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi sosial politik sebelum, selama dan setelah Pilkada, 4). Pemetaan potensi konflik dan upaya mitigasi di berbagai daerah, 5. Mendorong partisipasi pemilih melalui program sosialisasi dan literasi politik.
Iwa Kustiwa, SH, MH dalam pemaparannya mengatakan dinamika serentak Pilkada Jabar 2024 ada 6 yaitu 1). Netralitas ASN, 2). Politik identitas dan polarisasi sosial, 3). Politik uang dan dugaan kecurangan, 4). Media sosial dan hoaks, 5). Kamtib, dan 6). Belum optimalnya teknologi.
Dalam pemaparannya Firman Manan, S.IP., M.A. mengatakan, dalam evaluasi Pilkada 2024 ini apa saja yang harus dilakukan oleh KPU ada 7 yaitu 1). Mencermati variabel sosio ekonomik, 2). Mencermati pendekatan generasi pemilih, 3) Mengembangangkan tekanan budaya sosial sebagai bujukan untuk berpartisipasi, 4). Membangun kesadaran memilih sebagai kewajiban moral, 5). Mengintervensi sikap dan perilaku warga menjadi pemilih karena kebiasaan, 6). Kemudahan persyaratan registrasi pemilih dan pengaturan pencoblosan, dan 7). Memfasilitasi hadirnya partisipasi pemilih yang efektif dan bermakna.
Selain pihak Parpol, dari pihak Ormas yang hadir diantaranya Paguyuban Asep Dunia (PAD), KPK Jabar, LPK Siliwangi Pajajaran Indonesia, Persatuan Purnawirawan TNI AD, Forum Wartawan Jaya Indonesia, Komunitas The Rolling Stones Indonesia, Pemuda Muhamadiyah Jabar, Buah Batu Corps (BBC), BBC KUTUB, Yayasan Anugrah Insan Residivis , Merah Putih Hitam, Perkumpulan Seluruh Pengemudi Bersatu, PERBAKRI, Perkumpulan Paguyuban Tukang Kontruksi Indonesia, LP3-Jabar, HIPSI Jabar, KPJ, Laskar Benteng Indonesia, Genta Sentra Mas, Paku Padjajaran, Laskar Sasaji, Pepeling Putra Manglayang, LSM Penjara Agung Setiawan, XTC Jabar, GAIB, DPP Garda Bangsa Reformasi, dan DPP BRIGEZ.
Rapat kerja ini diharapkan dapat menghasilkan evaluasi serta rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan partisipasi pemilih di masa mendatang.
