SINARPAGINEWS.COM, KAB.GARUT – Sekretaris Jenderal Brigade Rakyat, Asep Muhamad Toha, S.Pdi, melayangkan kritik keras terhadap anggota DPRD Kabupaten Garut terkait penanganan kasus pemerkosaan dan pencabulan balita yang diduga dilakukan oleh ayah, paman, dan kakek kandung korban. Kritik ini disampaikan menyusul pernyataan Anggota Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia, yang mendesak aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini secara serius.
Toha menilai bahwa anggota DPRD Kabupaten Garut belum menunjukkan aksi nyata yang signifikan dalam merespons tragedi ini. Ia menyoroti kurangnya kehadiran dan pendampingan fisik dari para wakil rakyat tersebut terhadap korban, terutama dalam aspek psikologis.
“Dewan harusnya turun ke bawah dan dampingi psikologisnya terhadap anak yang menjadi korban, jangan omon-omon saja,” tegas Asep Muhamad Toha dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).
Lebih lanjut, Toha mempertanyakan fungsi dan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Garut, mendesak mereka untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk merujuk pada MD3 DPRD (Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Menurutnya, dewan memiliki tanggung jawab lebih dari sekadar mengeluarkan pernyataan di media.
Kritik ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kasus yang disebut Lola Nelria sebagai “kebiadaban yang tidak bisa ditoleransi”. Lola sendiri telah meminta kepolisian untuk tidak berhenti pada penetapan dua tersangka saja dan terus menyelidiki kemungkinan adanya pelaku lain. Ia juga mengingatkan agar proses hukum tidak surut meskipun perhatian media mereda.
Desakan Lola Nelria agar penegak hukum bertindak cepat dan tuntas sejalan dengan harapan Asep Muhamad Toha agar DPRD Kabupaten Garut juga mengambil peran aktif di lapangan, khususnya dalam memberikan dukungan moril dan psikologis kepada korban yang mengalami trauma mendalam.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Garut terkait kritik yang dilayangkan oleh Sekjen Brigade Rakyat tersebut. Masyarakat menanti langkah konkret dari para wakil rakyat untuk menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab mereka terhadap kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayahnya.(11/4/2025).
