SINARPAGINEWS.COM KOTA SUKABUMI – Sinkronisasi kebijakan pembangunan dan penganggaran tahun 2027 menjadi langkah penting dalam memperkuat keterpaduan program pembangunan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan dan Penganggaran Tahun 2027 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, dengan dihadiri Bappeda Kota Sukabumi.
Rapat ini menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta perencanaan anggaran agar program yang disusun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat berjalan secara terintegrasi.
Keterpaduan perencanaan tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mencapai sasaran pembangunan Jawa Barat pada 2027.
Dalam proses perencanaan pembangunan, sinkronisasi kebijakan dan penganggaran juga menjadi bagian penting untuk menjaga kesesuaian antara prioritas program, kemampuan keuangan daerah, serta target pembangunan yang ingin dicapai. Dengan demikian, perencanaan diharapkan dapat disusun secara lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.
Bagi Kota Sukabumi, koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi kesempatan untuk memperkuat keselarasan program pembangunan kota dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi. Langkah ini sekaligus mendukung upaya memastikan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah terakomodasi dalam proses perencanaan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Sinergi antarpemerintah daerah juga diperlukan untuk mendorong efektivitas penggunaan anggaran, menghindari tumpang tindih program, serta memperkuat keterhubungan pembangunan lintas wilayah. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, berbagai program prioritas diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.
Melalui Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan dan Penganggaran Tahun 2027, diharapkan terbangun kesamaan arah kebijakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih terkoordinasi, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
