SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Giofedi Rauf, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja kabinet dan mempertimbangkan perombakan menteri yang dinilai gagal mencapai target. Desakan ini muncul di tengah penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Dalam survei bertajuk Kinerja Dua Tahun Presiden Prabowo yang dilaksanakan pada 1–10 Oktober 2026, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden tercatat 44,5 persen. Angka tersebut merosot dibandingkan hasil survei November 2025 yang mencapai 81,2 persen. Sebaliknya, proporsi masyarakat yang kurang atau tidak puas meningkat menjadi 53,4 persen.
Giofedi menilai penurunan kepuasan publik tersebut perlu menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah. Menurut dia, Presiden tidak bisa hanya mengandalkan kepemimpinan di tingkat pusat tanpa memastikan para menteri mampu menjalankan program secara efektif.
“Presiden Prabowo tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan para menteri dalam menerjemahkan visi dan program Presiden menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika ada menteri yang kinerjanya buruk, tentu harus dievaluasi secara serius,” ujar Giofedi dalam keterangannya.
Sorotan terhadap kinerja kabinet juga muncul dalam laporan Rapor Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan pada Oktober 2026. Laporan tersebut memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan dan sejumlah menteri.
Menurut Giofedi, hasil survei SMRC dan penilaian CELIOS perlu dibaca sebagai bahan evaluasi yang saling melengkapi. Keduanya mengukur aspek berbeda, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai indikator sebelum mengambil keputusan mengenai susunan kabinet.
“Ketika kepuasan publik terhadap Presiden mengalami penurunan, pemerintah harus berani melakukan introspeksi. Jangan sampai persoalan kinerja di tingkat kementerian justru menjadi beban bagi Presiden dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan secara keseluruhan,” katanya.
KSPN Soroti Kesejahteraan Buruh
Dari perspektif gerakan buruh, Giofedi mengatakan evaluasi kementerian harus bertumpu pada hasil nyata, terutama penciptaan lapangan kerja, perlindungan hak pekerja, peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan industri nasional, dan penguatan sistem jaminan sosial.
Ia menilai keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari jumlah program yang diumumkan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Pemerintah, kata dia, harus membuktikan bahwa kebijakan tersebut membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat.
“Bagi kaum buruh, yang paling penting adalah apakah lapangan kerja semakin terbuka, kesejahteraan meningkat, hak-hak pekerja terlindungi, dan industri nasional semakin kuat. Kalau target tidak tercapai dan persoalan masyarakat tidak terselesaikan, maka kinerja kementerian tersebut patut dievaluasi secara objektif,” ujar Giofedi.
Ia mengingatkan agar evaluasi kabinet tidak hanya bertumpu pada satu hasil survei. Pemerintah perlu menilai capaian program, efektivitas kebijakan, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta dampak langsung kebijakan terhadap masyarakat.
Namun, apabila evaluasi menunjukkan adanya menteri yang tidak mampu mencapai target atau gagal menyelesaikan persoalan di bidangnya, Presiden dinilai perlu mengambil langkah korektif, termasuk mempertimbangkan pergantian jabatan.
“Kami mendorong Presiden Prabowo untuk menempatkan kompetensi, kinerja, dan tanggung jawab sebagai dasar utama dalam mengevaluasi kabinet. Menteri yang bekerja baik harus didukung, sedangkan yang tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya perlu dievaluasi secara serius. Jika diperlukan, perombakan kabinet harus menjadi pilihan,” katanya.
Giofedi berharap momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi kesempatan untuk memperbaiki efektivitas kerja pemerintah. Evaluasi yang terukur, menurut dia, diperlukan agar setiap kementerian bekerja sesuai target dan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Bagi KSPN, kualitas kerja para menteri menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Presiden. Karena itu, evaluasi kabinet dinilai perlu diarahkan pada capaian konkret, terutama dalam perlindungan pekerja, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
