KUALA KAPUAS, Sinarpaginews.com – Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Daerah Irigasi Rawa (DIR) Handil Rakyat yang berlokasi di Palingkau Seberang Blok A mendadak menuai sorotan tajam, Selasa (10/11/26).
Proyek negara yang sejatinya ditujukan untuk menunjang produktivitas lahan pertanian pangan masyarakat tersebut diduga kuat salah sasaran. Pengerjaan galian saluran air dilaporkan justru menyasar area perkebunan kelapa sawit swasta/perorangan dan dinilai melenceng jauh dari azas pemanfaatan irigasi rakyat.
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan awak media ini beberapa pekan terakhir, mengumpulkan data-data /visual sejumlah titik koordinat lokasi pengerjaan galian saluran tampak keluar dari plotting kawasan pertanian pangan.
Saluran yang digali menggunakan alat berat tersebut malah membelah dan mengaliri areal kelapa sawit, yang secara teknis bukan sasaran utama pembangunan irigasi negara untuk kedaulatan pangan.
Menyimpang dari Arah Kebijakan Kedaulatan Pangan:
Temuan ini bertolak belakang dengan regulasi serta Arah Kebijakan DAK Fisik Bidang Irigasi Pemerintah Pusat. Berdasarkan dokumen serta pedoman resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kebijakan irigasi diarahkan secara tegas untuk mendukung prioritas pembangunan nasional demi tercapainya Kedaulatan Pangan.
Dalam dokumen acuan regulasi pembangunan irigasi negara disebutkan https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/13.Lampiran-I-Juknis-Bidang-Irigasi.
Tujuan dan Sasaran: Pemenuhan kedaulatan pangan dilakukan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan fungsi, atau rehabilitasi jaringan irigasi.
Definisi Kegiatan Rehabilitasi: Perbaikan jaringan irigasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula bagi pertanian rakyat.
Pengalihan atau penentuan titik galian yang masuk ke area perkebunan kelapa sawit jelas menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat, mengingat komoditas kelapa sawit bukanlah tanaman pangan pokok yang menjadi sasaran program kedaulatan pangan nasional.
Menanti ketegasan Aparat dan Pengawas Proyek beberapa Elemen, Ormas, Media dan Tokoh masyarakat sekitar meminta instansi terkait, instansi pengawas, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun langsung ke titik-titik koordinat pengerjaan proyek di Palingkau Seberang Blok A. untuk melakukan peninjauan kembali (re-checking) terhadap Mutual Check 0% (MC-0) serta perencanaan awal sangat mendesak dilakukan guna mengusut dugaan penyalahgunaan dana pada rehabilitasi irigasi ini.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana maupun instansi vertikal Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, (Kalteng) dapat memberikan keterangan terkait perencanaan awal sebelum dilakukannya penandatanganan kontrak pada proyek tersebut. Alasan teknis apa? Sehingga pergeseran titik koordinat galian masuk ke area perkebunan sawit milik warga tersebut.
