SINARPAGINEWS.COM, DUNIA – Dilansir dari laman pars today, (23/5/25) , Ambisi Perdana Mentero Benjamin Netanyahu menghidupkan wacana lama, proyek Israel Raya memicu reaksi dari berbagai kalangan. Peta itu bukan sekadar garis di atas kertas. Ia adalah simbol ambisi ekspansionis yang menafikan eksistensi Palestina.
Di Timur Tengah, isu ini jelas berbahaya, dan memicu penentangan luas. Gema penolakannya sampai juga ke Asia Tenggara, wilayah yang jauh dari Gaza, namun dekat secara nurani.
Indonesia: Dari Pemerintah hingga Aksi Rakyat
Pemerintah Indonesia, MUI, NU, dan Muhammadiyah dengan jelas menunjukkan penolakan terhadap narasi ‘Israel Raya’. Dukungan ini memperkuat posisi rakyat Palestina di mata dunia: perjuangan mereka bukan sekadar isu kawasan, tetapi perjuangan kemanusiaan global.
Pemerintah Indonesia menolak tegas dan mengecam visi yang disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai pembentukan “Israel Raya”.dan menilainya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
“Indonesia menolak dan mengecam keras visi Perdana Menteri Israel tentang Israel Raya melalui aneksasi penuh atas wilayah Palestina dan negara-negara lain di kawasan,” tulis Kemlu RI, dalam pernyataannya di akun X..
“Visi tersebut nyata-nyata melanggar hukum internasional dan semakin mengecilkan prospek perdamaian di Palestina dan Timur Tengah,” tegasnya..
Kemlu lIndonesia juga menegaskan komitmen Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina meraih kemerdekaan dan pentingnya penegakan hak asasi manusia. Bagi Indonesia, dua hak tersebut tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.
Tidak hanya pemerintah, rakyat Indonesia juga menyuarakan dukungannya terhadap perjuangan palestina. Di Jakarta, ribuan orang memadati Monas dalam Aksi ‘Selamatkan Gaza’. Spanduk ‘Stop Israel Raya’ berkibar bersama bendera Palestina.
Indonesia juga menegaskan komitmen negara merdeka Palestina sesuai perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Di tengah massa, suara Menteri Luar Negeri Sugiono Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia menolak keras proyek Israel Raya, dan mengumumkan pengiriman 10.000 ton beras ke Gaza.
Tak hanya di jalanan, penolakan juga menggema di ruang akademik. Universitas Muhammadiyah Jakarta menggelar webinar internasional yang menyebut Israel Raya sebagai kolonialisme modern. Di sana, Gaza bukan sekadar berita, tapi dijadikan studi kasus tentang moralitas dunia.
Muhammadiyah: Netanyahu Ancaman Perdamaian
Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Ketua Anwar Abbas menilai Netanyahu kini menjadi ancaman nyata bagi perdamaian dunia. Muhammadiyah juga menyelenggarakan diskusi akademik internasional, seperti di UMJ, yang menolak narasi ‘Israel Raya’ sebagai bentuk kolonialisme.
“Netanyahu harus diadili, karena tindakannya jelas-jelas memperburuk penderitaan rakyat Palestina,” ujarnya.
NU Konsisten Mendukung Palestina
Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) meski belum mengeluarkan pernyataan khusus soal ‘Israel Raya,’ menegaskan sikap konsisten membela Palestina. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf pernah menyatakan, NU sejak awal mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan. NU juga menyerukan agar umat Islam tetap solid menentang klaim ekspansionis Israel.
MUI: Wajib Tolak Aneksasi
Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan menyebut rencana ‘Israel Raya’ sebagai bagian dari proyek kolonial yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan menegaskan, umat Islam wajib mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak klaim teritorial Israel.
“Visi Israel Raya sama saja dengan menghapus Palestina dari peta dunia. Itu bentuk kezaliman yang tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Malaysia: Suara Keras dari Wisma Putra
Malaysia mengecam keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menyebarkan visi ekspansionis “Israel Raya”.
Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam keterangan resmi di Kuala Lumpur, Sabtu, menyatakan visi itu melanggar hukum dan ilegal, yang menyangkut persetujuan pembangunan ribuan unit permukiman di wilayah antara Yerusalem dan Ma’ale Adumim di Wilayah Palestina yang Diduduki (OPT).
Wisma Putra menegaskan tindakan terencana ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Konvensi Jenewa Keempat dan bertujuan untuk memperkuat pendudukan ilegal di Wilayah Palestina yang Diduduki.
Menurut Wisma Putra, hal ini melanggar hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang relevan, dengan tujuan utamanya untuk memecah belah Tepi Barat, menghapus kedaulatan Palestina, dan menghancurkan solusi dua negara.
Malaysia juga mengutuk pembunuhan yang disengaja terhadap jurnalis dan awak media di Jalur Gaza, yang merupakan pelanggaran berat hukum internasional dan pelanggaran nyata terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2222 tentang perlindungan jurnalis di zona konflik.
“Serangan-serangan tertarget ini merupakan bagian dari kampanye sistematis rezim Zionis Israel untuk membungkam pelaporan independen, termasuk menghalangi arus informasi seperti kekerasan pemukim, dan menyembunyikan genosida dan kejahatan perang yang sedang berlangsung di OPT,” terangnya.
Malaysia tetap teguh dalam komitmennya terhadap perjuangan Palestina dan akan melanjutkan upaya untuk mendirikan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
“Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional harus bertindak sekarang untuk segera menghentikan upaya ilegal rezim Zionis Israel ini dan untuk melindungi hak-hak, keamanan, dan kebebasan yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina,” tegas kemlu Malaysia.
Sikap diplomatik ini berjalan seiring dengan suara rakyat. Dari Kuala Lumpur hingga Kota Bharu, ribuan warga turun ke jalan, membawa poster ‘Free Palestine’. Malaysia seolah menjadi pengeras suara bagi dunia Muslim, lantang menyebut Netanyahu sebagai ancaman bagi perdamaian global.
Singapura dan Brunei: Dua Wajah ASEAN
Singapura yang memiliki hubungan dengan Israel, memilih nada hati-hati. Pemerintahnya mendukung solusi dua negara, bahkan membuka kemungkinan mengakui Palestina, tapi tanpa retorika keras. Di jalan-jalan Orchard, aksi pro-Palestina hadir, meski hanya dalam jumlah terbatas.
Berbeda Singapura, Brunei Darussalam menekankan konsistensinya mendukung Palestina, dengan menggelar peace walk dan doa bersama. Tidak banyak bicara di forum global, tapi sikapnya jelas: Palestina adalah bagian dari keyakinan dan identitas.ASEAN:
Satu Suara yang Tertunda
Secara kolektif, ASEAN memang belum mengeluarkan pernyataan khusus tentang Israel Raya. Namun jika dilihat dari respons anggotanya, arah sikap sudah jelas: mayoritas menolak. Pertanyaannya, kapan ASEAN berani mengartikulasikan itu sebagai posisi bersama?
Mengapa Penting?
Bagi Asia Tenggara, isu Palestina bukan sekadar konflik jauh di sana. Ia menyentuh soal identitas, solidaritas, bahkan kredibilitas moral. Ketika Netanyahu menunjukkan peta Israel Raya, yang terancam bukan hanya Palestina, tapi juga ide tentang keadilan global.
Di saat banyak negara besar gamang, Asia Tenggara justru bisa tampil sebagai suara moral dunia. Jakarta dan Kuala Lumpur sudah melangkah. Tinggal bagaimana ASEAN menjadikannya sebagai kekuatan kolektif.
Penutup
Meskipun Netanyahu sudah mengangkat peta Israel Raya. Tapi di Monas, Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan, hingga Orchard Road, suara masyarakat dunia berkata lain: Palestina harus merdeka. Inilah suara mayoritas masyarakat Asia Tenggara. Meskipun jauh dari Gaza, tapi dekat dengan nurani kemanusiaan.(PH)
