SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak, menyoroti pentingnya regulasi yang memudahkan masyarakat memperoleh hak dan memenuhi kebutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut dia, aturan yang dibuat pemerintah semestinya tidak menjadi hambatan bagi masyarakat.
Josephine menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk “Buruh, Kerja, dan Negara: Melawan Ketimpangan, Merebut Kembali Keadilan Sosial” yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Demokrat Indonesia Jakarta Timur.
Diskusi berlangsung pada Rabu, 26 Agustus 2026, di Gedung Sangkrini, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Selain Josephine, forum tersebut menghadirkan anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo dan Dosen Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Jakarta, Ugik Kurniadi.
Josephine mengatakan regulasi seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan agar aturan tidak justru membuat warga kesulitan mendapatkan haknya.
“Kita semua dengan aturan-aturan yang mempermudah kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jangan sampai aturan yang dibuat justru mempersulit masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya,” ujar Josephine yang merupakan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Menurut Josephine, kebijakan dan regulasi memiliki peran penting dalam upaya menciptakan keadilan sosial. Karena itu, penyusunan aturan perlu memperhatikan kepentingan masyarakat, termasuk buruh dan pekerja.
Bahas Ketimpangan dan Persoalan Buruh
Diskusi tersebut menjadi ruang dialog bagi masyarakat, pekerja, akademisi, dan pemangku kebijakan untuk membahas persoalan ketenagakerjaan serta ketimpangan sosial.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain kesejahteraan buruh, kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan kesenjangan sosial. Persoalan tersebut dinilai berkaitan erat dengan arah kebijakan dan regulasi yang dibuat pemerintah.
Kehadiran anggota DPRD DKI Jakarta dalam forum itu turut memberikan perspektif mengenai peran pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat.
Para narasumber dan peserta juga bertukar pandangan mengenai gagasan untuk membangun hubungan industrial yang lebih adil. Forum tersebut sekaligus mendorong agar kebijakan publik dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Kegiatan ini diikuti kalangan pemuda dan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu buruh, ketenagakerjaan, serta keadilan sosial.**
