SINARPAGINEWS.COM,JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 yang dirangkaikan dengan Hari Kesadaran Nasional (HKN) melalui upacara bendera di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025). Upacara dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI.
Sesuai arahan Mendagri, perayaan HUT kali ini digelar sederhana. Sehari sebelumnya, BNPP RI melaksanakan bakti sosial berupa pembagian 2.000 paket sembako kepada warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pada puncak acara, Mendagri Tito juga menyerahkan santunan kepada 50 anak yatim dari wilayah yang sama.
“Memang saya minta agar dirayakan secara sederhana. Yang penting bukan seremonialnya, melainkan makna dan pelaksanaannya,” ujar Tito dalam amanat upacara.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito menegaskan tiga tugas utama BNPP RI. Pertama, memperkuat wilayah perbatasan melalui pembangunan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini, terdapat 15 PLBN yang beroperasi di berbagai titik strategis, dan jumlahnya akan terus ditambah sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019.
Kedua, menyelesaikan sengketa perbatasan darat maupun laut yang masih berlangsung, antara lain di Kalimantan dengan Malaysia, di Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste (termasuk Oecusse), serta di Papua dengan Papua Nugini.
Ketiga, membangun wilayah perbatasan agar tidak tertinggal dari daerah lain. Menurut Tito, pembangunan perbatasan tidak hanya untuk pemerataan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan negara.
“Kalau masyarakat di perbatasan hidup makmur dan sejahtera, otomatis wilayah ini akan menjadi buffer zone, benteng yang menguatkan kedaulatan negara. Itu tugas utama BNPP RI, jangan sampai keluar dari jalur tersebut,” tegasnya.
Seiring bertambahnya usia, BNPP RI berkomitmen meningkatkan peran dalam menjaga kedaulatan dan memajukan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Tito menargetkan pada 2026, minimal 50 persen penduduk Indonesia mengenal BNPP RI dengan citra yang positif.
BNPP RI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, sebagai wujud cita-cita bangsa menjadikan kawasan perbatasan bukan sekadar garis pemisah, melainkan wilayah strategis yang berkontribusi pada kedaulatan, pertahanan, dan kesejahteraan nasional.
Peringatan HUT ke-15 ini pun menjadi momentum memperkuat komitmen BNPP RI menghadirkan perbatasan yang aman, maju, dan sejahtera, sekaligus beranda depan Indonesia yang membanggakan.***
