SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Komisi IV DPR RI serta PT Pupuk Indonesia untuk memastikan program pupuk bersubsidi hadir memperkuat sektor perikanan budi daya, terutama bagi pembudi daya tradisional.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi petambak di Kabupaten Gresik, salah satu sentra produksi bandeng terbesar di Tanah Air. Di wilayah pesisir tersebut, pupuk bukan sekadar input produksi, melainkan penopang utama keberhasilan budi daya. Dalam pola tradisional, pupuk dibutuhkan untuk menumbuhkan plankton sebagai pakan alami yang menentukan pertumbuhan ikan dan keberhasilan panen.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, mengatakan geliat usaha tambak di Gresik menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah pembudi daya tercatat naik dari 13.210 orang pada 2021 menjadi 32.505 orang pada 2025, meski angka terakhir masih bersifat sementara.
Adapun produksi bandeng Gresik pada 2025 tercatat sementara mencapai 112.590 ton. Angka itu menyumbang porsi signifikan terhadap total produksi bandeng Jawa Timur yang sebesar 203.338 ton.
“Bagi pembudi daya tradisional, pupuk adalah penopang utama. Tanpa pupuk, pertumbuhan ikan tidak optimal dan biaya produksi meningkat. Kami mendengar langsung rasa syukur mereka ketika program pupuk bersubsidi sektor perikanan hadir,” ujar Tb Haeru dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026.
Program ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan. Regulasi tersebut mengatur mekanisme penyaluran agar tertib, terdata, dan tepat sasaran.
Untuk Tahun Anggaran 2026, alokasi pupuk bersubsidi sektor perikanan di Jawa Timur mencapai 66.571 ton. Dari jumlah itu, Kabupaten Gresik memperoleh jatah 9.825 ton.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyatakan aspirasi Pemerintah Kabupaten Gresik telah dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Pupuk dan kini masuk dalam rekomendasi subsidi nasional. Secara nasional, alokasi subsidi pupuk untuk sektor perikanan budi daya mencapai sekitar 295 ribu ton.
Menurut dia, kebijakan tersebut telah lama dinantikan para petambak. Selain meningkatkan produktivitas, subsidi pupuk diharapkan menekan biaya produksi yang selama ini menjadi beban utama usaha tambak tradisional.
“Distribusi pupuk harus tepat sasaran hingga ke tingkat petambak, disertai pengawasan penyaluran yang kuat di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, mengapresiasi sinergi antara DPR dan KKP dalam memastikan ketersediaan pupuk bagi petambak. Ia menilai kepastian pasokan pupuk menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan usaha tambak di daerahnya.
“Yang terpenting adalah kepastian pupuk. Terima kasih atas perhatian dan keberpihakan kepada petambak,” kata Fandi.
Ia menegaskan, Gresik memiliki luasan tambak yang besar dan sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor budi daya. Perputaran ekonomi pesisir sangat dipengaruhi produktivitas tambak, sehingga dukungan pupuk bersubsidi dinilai strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha tradisional sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong percepatan pengembangan budi daya perikanan nasional, termasuk yang dikelola petambak tradisional. Bantuan pupuk subsidi diyakini dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi pembudi daya di berbagai daerah. ***
