SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA – Perubahan kepemilikan PT Genba Multi Mineral menjadi sorotan. Sejumlah lembaga negara diminta menelusuri transaksi perusahaan pertambangan tersebut, mulai dari sumber dana akuisisi, struktur kepemilikan, hingga pihak yang menjadi beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya.
Nama Achmad Kurniadi muncul dalam dokumen yang menjadi dasar permintaan pemeriksaan itu. Achmad disebut pernah berkarier di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama hampir tiga dekade.
Dokumen tersebut juga meminta pemeriksaan terhadap harta kekayaan Achmad Kurniadi sejak masih menduduki jabatan hingga setelah pensiun. Penelusuran itu dinilai diperlukan untuk melihat kesesuaian antara profil kekayaan dan kepentingan ekonomi yang dikaitkan dengan kepemilikan perusahaan setelah masa kedinasannya berakhir.
Namun, dokumen tersebut belum menyimpulkan adanya pelanggaran hukum ataupun konflik kepentingan oleh Achmad Kurniadi.
Perubahan Kepemilikan PT Genba Multi Mineral
Salah satu transaksi yang disorot adalah perubahan kepemilikan PT Sinar Fajar Investasi dan sekitar 51 persen saham PT Genba Multi Mineral.
Permintaan pemeriksaan tidak berhenti pada data kepemilikan yang tercatat secara administratif. Nilai transaksi serta sumber pembiayaannya juga diminta ditelusuri.
Penelusuran dapat dilakukan terhadap bukti pembayaran, setoran modal, pinjaman, dan pihak yang menyediakan dana dalam transaksi akuisisi.
Pertanyaan mengenai sumber dana menjadi penting karena struktur kepemilikan sebuah perusahaan belum selalu menggambarkan pihak yang sesungguhnya mengendalikan atau menikmati manfaat ekonominya.
Dokumen tersebut karena itu meminta penelusuran terhadap beneficial ownership PT Sinar Fajar Investasi ketika transaksi berlangsung pada 2018.
LHKPN Achmad Kurniadi Diminta Ditelusuri
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Achmad Kurniadi.
Klarifikasi itu diusulkan dengan membandingkan data kekayaan pada masa ketika Achmad masih menjabat dengan kondisi setelah memasuki masa pensiun. Data tersebut kemudian dapat dikaitkan dengan perubahan kepentingan ekonomi yang muncul setelah masa kedinasannya berakhir.
Permintaan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam LHKPN. Verifikasi diperlukan untuk memastikan apakah seluruh harta dan kepentingan ekonomi telah dilaporkan sesuai ketentuan.
Penelusuran juga diarahkan kepada sumber kekayaan para pemegang saham PT Sinar Fajar Investasi serta pihak yang sebenarnya mengendalikan perusahaan.
Hingga kini, berdasarkan dokumen yang tersedia, belum ada kesimpulan mengenai siapa beneficial owner sebenarnya dari perusahaan tersebut.
Potensi Konflik Kepentingan
Riwayat karier Achmad di BKPM juga menjadi bagian yang diminta untuk diperiksa.
Dokumen tersebut meminta penelusuran mengenai kemungkinan hubungan antara kewenangan yang pernah dimiliki saat bekerja di BKPM dengan investasi, kepemilikan, atau proses perizinan PT Genba Multi Mineral setelah ia tidak lagi menjabat.
Pemeriksaan juga diharapkan melihat apakah perusahaan atau pemegang saham sebelumnya pernah memperoleh pelayanan, persetujuan, atau fasilitas penanaman modal dari BKPM pada periode ketika pejabat terkait masih memiliki kewenangan.
Akan tetapi, permintaan pemeriksaan tersebut belum menjadi bukti bahwa konflik kepentingan pernah terjadi.
Hubungan waktu antara jabatan publik dan aktivitas bisnis, jika ditemukan, masih perlu diuji melalui dokumen transaksi, kewenangan jabatan, serta aturan yang berlaku pada saat peristiwa terjadi.
Riwayat IUP PT Genba Multi Mineral
Selain aspek kepemilikan, riwayat perizinan pertambangan PT Genba Multi Mineral diminta diaudit oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Audit tersebut antara lain mencakup penerbitan izin, perubahan atau perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP), kegiatan pertambangan, perubahan pemegang saham, serta persetujuan pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan.
Pemeriksaan itu diharapkan dapat menjawab apakah perubahan kepemilikan dan perjalanan perizinan perusahaan telah berlangsung sesuai ketentuan.
Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya menyasar siapa pemilik perusahaan, tetapi juga bagaimana perusahaan memperoleh dan mempertahankan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Asal Dana Akuisisi Jadi Kunci
Sumber dana akuisisi menjadi salah satu titik penting dalam permintaan penelusuran.
Jika terdapat perbedaan antara nilai transaksi, kemampuan finansial pihak yang melakukan akuisisi, dan data kekayaan yang tersedia, aparat penegak hukum dapat menelusuri asal dana tersebut berdasarkan kewenangannya.
Penelusuran itu juga dapat memperjelas apakah dana berasal dari modal sendiri, pinjaman, investor lain, atau sumber pembiayaan lainnya.
Dengan pendekatan tersebut, pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada nama yang tercantum dalam dokumen perusahaan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang menyediakan dana, siapa yang mengendalikan keputusan, dan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari transaksi tersebut.
KPK hingga Kementerian ESDM Diminta Memeriksa
Dokumen tersebut meminta sejumlah lembaga melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya. Di antaranya KPK, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, serta Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba.
KPK diminta menelusuri aspek harta kekayaan dan beneficial ownership. Aparat penegak hukum lainnya diminta melihat kemungkinan adanya persoalan hukum dalam transaksi, sementara Ditjen Minerba diarahkan untuk memeriksa aspek perizinan pertambangan.
Pemisahan kewenangan tersebut penting agar dugaan atau pertanyaan mengenai kepemilikan PT Genba Multi Mineral dapat diuji melalui data dan dokumen, bukan semata berdasarkan struktur kepemilikan yang tercatat.
Belum Ada Putusan Pelanggaran
Sampai bahan yang menjadi dasar pemberitaan ini diperiksa, belum terdapat putusan atau kesimpulan resmi yang menyatakan telah terjadi tindak pidana, konflik kepentingan, atau pelanggaran hukum dalam kepemilikan PT Genba Multi Mineral.
Permintaan yang tercantum dalam dokumen tersebut masih berada pada tahap usulan pemeriksaan, audit, dan klarifikasi.
Hasil pemeriksaan lembaga berwenang nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah transaksi akuisisi, sumber dana, struktur kepemilikan, LHKPN, dan perizinan pertambangan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan.
Keterbukaan hasil pemeriksaan juga menjadi penting untuk menjawab pertanyaan publik mengenai kepemilikan PT Genba Multi Mineral. Dengan adanya data yang terverifikasi, spekulasi mengenai perusahaan tersebut dapat dipisahkan dari fakta hukum yang sebenarnya.***
