PANGKALAN BUN – Upaya Tim Penasihat Hukum Samsuri bin Tamin mengajukan eksepsi dalam perkara Nomor 256/Pid.Sus/2026/PN Pbu belum membuahkan hasil. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun menyatakan keberatan tersebut tidak diterima dan memerintahkan jaksa melanjutkan pemeriksaan perkara.
Putusan sela itu dibacakan dalam persidangan pada Selasa (10/11/2026). Majelis hakim juga memutuskan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir.
Meski eksepsinya tidak diterima, Tim Penasihat Hukum Samsuri menyatakan menghormati putusan majelis hakim. Mereka menegaskan putusan sela bukan penentu bersalah atau tidaknya terdakwa.
“Putusan sela bukan putusan akhir yang menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Perkara ini masih harus melalui tahap pembuktian,” demikian sikap Tim Penasihat Hukum dalam keterangan pers seusai persidangan.
Di balik perkara tersebut, Tim Penasihat Hukum menyoroti persoalan pengelolaan lahan di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Regional V Kebun Karet Kumai, Desa Semanggang, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat.
Mereka mengklaim perkara yang menjerat Samsuri berkaitan dengan persoalan di kawasan perkebunan tersebut. Bahkan, sejumlah dugaan disampaikan kepada awak media setelah sidang.
Salah satunya, dugaan gangguan di areal kebun yang menurut penasihat hukum telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Tak hanya itu, mereka juga mengungkap dugaan adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai aparat dan meminta dokumen terkait kerja sama operasional (KSO) PTPN IV Regional V.
Tim Penasihat Hukum menduga dokumen tersebut kemudian digunakan dalam proses hukum terhadap kliennya. Namun, dugaan tersebut belum terverifikasi secara independen dan masih perlu diuji dalam persidangan.
Persoalan lain yang disoroti adalah dugaan pembukaan lahan menggunakan alat berat di sekitar Afdeling II Blok 208. Menurut versi penasihat hukum, lokasi tersebut berada di dalam kawasan HGU Nomor 2 Tahun 2012.
Mereka juga mengklaim adanya dugaan penanaman kelapa sawit dan perusakan tanaman karet produktif di kawasan tersebut.
Dalam konferensi pers itu, Tim Penasihat Hukum bahkan menyebut dugaan keterlibatan “mafia tanah yang bekerja secara terstruktur”. Namun, istilah tersebut merupakan tudingan dari penasihat hukum dan belum menjadi fakta hukum yang dibuktikan di pengadilan.
Tim Penasihat Hukum berharap agenda pembuktian mendatang dapat membuka secara terang persoalan yang sebenarnya. Mereka meminta keterangan saksi dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan menjadi dasar untuk mengungkap duduk perkara.
Sementara itu, konfirmasi telah dimintakan kepada manajemen PTPN IV Regional V atau PTPN PalmCo mengenai status dan pengelolaan KSO Kebun Karet Kumai. Konfirmasi juga ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum serta aparat penegak hukum terkait laporan yang disebutkan penasihat hukum.
Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh tanggapan dari pihak-pihak tersebut.
Sidang selanjutnya akan memasuki agenda pemeriksaan saksi-saksi. Pada tahap ini, masing-masing pihak memiliki kesempatan menyampaikan dan menguji bukti di hadapan majelis hakim.
Perlu ditegaskan, Samsuri bin Tamin masih berstatus terdakwa dan belum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Seluruh dugaan yang disampaikan penasihat hukum juga masih harus dibuktikan melalui proses persidangan.**
