OGAN KOMERING ULU (OKU) – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting perkebunan kelapa sawit yang dikelola KUD Minanga Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menjadi sorotan. Program dengan nilai dana yang disebut mencapai Rp27 miliar itu disertai munculnya dugaan kongkalikong hingga persoalan penyerobotan lahan.
Menanggapi sorotan tersebut, pengurus KUD Minanga Ogan akhirnya angkat bicara. Mereka membantah adanya praktik kongkalikong maupun pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan program peremajaan sawit yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Pengurus KUD Minanga Ogan, Yoga Ary Dhiskara, didampingi Ghozali Hamidi yang juga merupakan karyawan PT Perkebunan Minanga Ogan, menegaskan bahwa seluruh tahapan pengajuan hingga pencairan dana harus melewati mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan aturan yang berlaku, tidak ada aturan yang kami tabrak. Apalagi seperti yang disebut-sebut dalam pemberitaan adanya kongkalikong,” tegas Yoga kepada wartawan, Jumat (13/11/2026) petang.
Menurut Yoga, pelaksanaan program PSR tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada sejumlah tahapan administratif dan teknis yang harus dipenuhi sebelum bantuan pemerintah dapat disalurkan kepada pekebun.
Dua Jalur Resmi Pengajuan Replanting Sawit
Yoga menjelaskan, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didanai BPDPKS memiliki dua mekanisme pengajuan resmi, yakni Jalur Dinas dan Jalur Kemitraan.
Kedua skema tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mempercepat peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran.
Mekanisme pelaksanaan program tersebut, lanjutnya, mengacu pada regulasi Kementerian Pertanian, di antaranya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 03 Tahun 2022 yang kemudian diperbarui melalui Permentan Nomor 5 Tahun 2025.
Dalam skema bantuan PSR, pemerintah menetapkan dukungan dana sebesar Rp60 juta per hektare, dengan batas maksimal empat hektare untuk setiap pekebun yang memenuhi persyaratan.
Karena itu, pengurus KUD Minanga Ogan menilai pelaksanaan program tidak bisa hanya dilihat dari besaran dana yang digulirkan. Proses pengajuan, verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), hingga mekanisme pencairan dan pengelolaan dana juga harus menjadi perhatian.
Mereka menegaskan, setiap tahapan tersebut merupakan bagian dari prosedur yang harus dilalui sebelum bantuan PSR dapat direalisasikan.
Pengurus KUD Minanga Ogan pun meminta agar persoalan yang berkembang dilihat secara utuh berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan dugaan yang beredar.**
