SINARPAGINEWS.COM, GARUT – Integritas nasional merupakan upaya memastikan tujuan nasional tercapai dengan penyimpangan seminimal mungkin. Hal tersebut sangat tergantung pada integritas dari key position (posisi kunci), super keeper fokus (SDM Kinerja unggul) dan project/sda/program strategis, atau sebut saja KSP.
KSP selain sering jadi ajang KKN, sering juga jadi ajang oligarki dan proxy serta puncaknya semua itu menyatu untuk menyimpangkan tujuan dengan cara mengangkangi sistem, undang undang dan peraturan, kebijakan dan program strategis. KSP ini rentan. berganti aktor dan jenisnya sebagai hasil perpolitikan yang di Indonesia sering terkena apa yang disebut “dari nol ya pak”, “anak kost menguasai pemilik kost” akibat dari setiap periode pimpinan (lokomotif) buat stasiun dan rel kereta sendiri sendiri.

Disinilah pentingnya “indONEsia” satunya Indonesia, seperti “one Malaysia” sebagai bentuk integritas pada tataran bangsa yaitu utuh. Hal tersebut harus menjadi gerakan budaya, bergerak secara bersama sama seluruh elemen bangsa (tidak bisa berintegritas sendirian). Gerakan budaya ini bisa dilakukan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya agar tidak saling menunggu bisa pada ruang lingkup individu, organisasi, lintas sektor maupun nasional.
Gerakan bersama itu siapa yang terlibat kita sebut saja KLOP, diharapkan KLOP selaras dan pasti tujuannya ter-deployment-kan dengan baik dari mulai nasional sampai ke individu. Budaya integritas dibangun melalui internalisasi nilai nilai, sistem integritas, dan kepemimpinan strategis dan serba lintas.
Sebuah gerakan harus terukur dan ukuran itu mengambarkan proses atau inisiatif yang dilakukan, sehingga hasil pemetaan atau monitoring dan evaluasinya ada kesenjangan dapat di tindaklanjuti dan dituangkan dalam Integrity plan (panduan budaya integritas).
Daya dorong perubahan itu kuncinya ada di insannya, dan setiap ruang lingkupnya memerlukan persyaratan jumlah dan kompetensinya agar sukses sehingga perlu ada sertifikasinya bagi agen perubahannya, yang menyesuaikan dengan ruang lingkup pembangunan budaya Integritasnya.
Demikian parahnya korupsi di Indonesia, baik pada masa orde baru kemudian era reformasi, dimana setelah 25 tahun korupsi seakan kembali lagi, sehingga banyak pihak yang menyatakan sekan sudah menjadi budaya, dan dalam guyonan disampaikan “Daftarkan saja korupsi sebagai warisan budaya seperti batik”.

Untuk melawan budaya tentunya harus dengan budaya juga, tapi bukan budaya berupa seni, artefak dan lainnya yang biasa dihadirkan di museum, tetapi dengan daya cipta dan karsa untuk menciptakan budaya unggul dimasa depan yang dihadirkan dalam VISIUM.
Lewat visium kita akan mendapatkan gambaran jelas seperti apa Indonesia dimasa depan, bagaimana proses, teknologi, kompetensi, regulasi dan risikonya. Sehingga bisa dijadikan acuan oleh siapapun yang terpilih jadi pemimpin Indonesia dan menjadikan adanya keberlanjutan.
Dengan adanya VISIUM INDONESIA masa depan bangsa tidak ada dalam “ruang gelap” yang sering menjadi agenda atau skenario KKN, oligarki dan proxy. Dengan proses, teknologi, kompetensi dan regulasi maka dapat dipetakan risikonya, khususnya risiko penyimpangan strategis maka akan dapat dibangun early warning system atau pengendalian yang belum terlambat.
Upaya untuk membangun budaya integritas adalah:
- Nilai nilai (Strategic Value Alignment/Visium, Internalisasi, Champion and Talent, Level of Engagement)
- Sistem Integritas,kuncinya digitalisasi yaitu mengurangi duplikasi program program dari core integrity dan mendorong supaya tidak hanya sebatas dokumen dan menciptakan inisiatif inisiatif baru menghadapi trend perubahan contohnya post employment
- Simultan (Sistem Multi Teladan) memastikan Pemimpin dan posisi kunci bisa jadi teladan dan menjaganya dari berbagai penyimpangan. (Strategic Control)
- Aksi aksi kolaboratif pada setiap ruang lingkup.

Untuk tataran organisasi yang membangun di tataran organisasi dapat dilakukan dengan :
- Workshop dan Pemetaan (Gap Analisis)
- Integrity Plan dan Pelembagaan
- Implementasi
- Integrity Coaching Clinic dan Pendampingan
- Akreditasi dan Sertifikasi Integritas Nasional
- Forum Kolaborasi dan Rembuk Integritas Nasional
Narasumber :
Asep Chaeruloh, AT, MM, CHRP, CRM, CIT, CHt
(Ketua Kolaborasi Integritas Nasional (KIN) & Anggota KPK 2004-2018)






