SINARPAGINEWS.COM, KOTA SUKABUMI – Ketua DPRD Kota Sukabumi, H. Wawan Juanda, menegaskan pentingnya keselarasan antara aspirasi masyarakat dan arah kebijakan pemerintah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar di Gedung Juang, Selasa (8/4/2026).
Menurut Wawan, DPRD telah lebih dahulu menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pokok pikiran tersebut merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses anggota dewan.
“Musrenbang ini harus berjalan sesuai tahapan perencanaan, sehingga mampu menghasilkan program yang tepat sasaran sekaligus mengakomodasi visi kepala daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada satu pendekatan. Kombinasi antara kebijakan pemerintah (top-down) dan kebutuhan riil masyarakat (bottom-up) harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan.
Dalam paparannya, Wawan menguraikan empat fokus utama yang menjadi perhatian DPRD Kota Sukabumi.
Pertama, penguatan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). DPRD mendorong agar UMKM mampu beradaptasi dan bersaing di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat.
Kedua, perbaikan dan pengembangan infrastruktur. Ia menilai persoalan jalan serta konektivitas antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pemerintah daerah juga diminta konsisten melanjutkan pembangunan infrastruktur sejalan dengan kebijakan tingkat provinsi.
Ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi layanan kesehatan dan pendidikan. Wawan menegaskan, sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.
Keempat, penanganan pengangguran dan kemiskinan. Ia mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran di Kota Sukabumi masih berada di kisaran 8 persen, sementara angka kemiskinan juga masih memerlukan perhatian serius.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari fisik semata, tetapi sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat lingkungan terkecil,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan adanya perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kondisi pengangguran dan kemiskinan di Kota Sukabumi yang dinilai masih relatif tinggi dibandingkan daerah lain.
Untuk itu, Wawan menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif. Sinergi tersebut dinilai menjadi faktor kunci dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“DPRD memiliki peran strategis dalam penganggaran dan pembahasan APBD. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah daerah harus terus diperkuat. Dinamika yang terjadi sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi untuk menghasilkan pembangunan yang lebih optimal,” pungkasnya. (Red)
