Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi, Hendra Purnama, S.Si., M.Si., didampingi Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Erpa Aris Purnama, S.Si.
SINARPAGINEWS.COM, KAB. SUKABUMI – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sukabumi mengusulkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Kedua usulan tersebut disampaikan dalam rapat komisi-komisi bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sukabumi pada Selasa (10/11/2026). Rapat tersebut membahas usulan Propemperda Tahun 2027.
Informasi mengenai hasil pembahasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi, Hendra Purnama, S.Si., M.Si., melalui akun media sosial resmi Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi. Dalam penyampaian tersebut, Hendra didampingi Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Erpa Aris Purnama, S.Si.
Adapun dua usulan Raperda yang diajukan Fraksi PKS meliputi Raperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.
Hendra menjelaskan, usulan kedua awalnya mengangkat isu LGBT. Namun, Fraksi PKS berupaya memperluas cakupan pengaturannya dengan menggunakan judul yang lebih luas, yakni Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.
Terkait tahapan pembahasan, Hendra menyampaikan bahwa Raperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif akan dibahas melalui Bapemperda. Sementara itu, Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual akan dibahas melalui Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi.
Sebagai Wakil Ketua Komisi IV, Hendra menyatakan akan mengawal proses pembahasan usulan Raperda tersebut hingga tuntas. Sementara itu, Erpa Aris Purnama, S.Si., selaku Wakil Ketua Bapemperda, turut mengawal pembahasan usulan Raperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Fraksi PKS berharap kedua usulan tersebut dapat terakomodasi dalam Propemperda Tahun 2027 dan melalui seluruh tahapan pembahasan hingga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Dengan adanya dua usulan tersebut, Fraksi PKS berharap regulasi daerah yang dihasilkan nantinya dapat menjadi bagian dari upaya pengembangan ekonomi kreatif serta pembahasan kebijakan pencegahan dan penanggulangan persoalan sosial di Kabupaten Sukabumi.
