SINARPAGINEWS.COM,JAKARTA – 14 November 2024 Anggota Komisi XII DPR RI, Muh Haris, menegaskan pentingnya langkah konkret dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Menurutnya, EBT tidak boleh sekadar menjadi jargon, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan nyata dan implementasi yang tepat sasaran.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang mandiri energi, terlebih dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah. Namun, potensi ini akan sia-sia jika tidak diiringi dengan langkah nyata dari pemerintah, khususnya Kementerian ESDM,” ujar Muh Haris.
Sebagai anggota DPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I, Haris juga mengingatkan pentingnya target pemerintah untuk mencapai bauran energi baru terbarukan sesuai amanat Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dalam kesempatan tersebut, ia mendukung penuh program swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kemandirian energi adalah cita-cita besar yang harus diwujudkan demi ketahanan dan kedaulatan bangsa. Saya mendorong Kementerian ESDM untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari percepatan investasi di sektor EBT, pengembangan infrastruktur energi hijau, hingga pemberian insentif bagi masyarakat dan pelaku usaha yang mendukung transisi energi ini,” tegas Haris.
Sebagai anggota Komisi XII yang membidangi energi, investasi, dan lingkungan hidup, Haris menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha dalam mendorong penggunaan energi hijau. Ia berharap realisasi program EBT tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, tetapi juga merata hingga ke daerah-daerah terpencil yang selama ini minim akses energi.
“Transisi energi bukan hanya tentang mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga soal keadilan energi. Semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus merasakan manfaat dari energi baru terbarukan,” tambahnya.
Muh Haris optimistis dengan visi besar Presiden Prabowo dalam mencanangkan program swasembada energi. Ia meyakini bahwa Indonesia mampu menjadi pelopor transisi energi di kawasan Asia Tenggara, jika pemerintah serius dan konsisten dalam menjalankan strategi ini.
