SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA — Kasus di Bank BJB kembali menyeruak ke publik, setelah politisi Gerindra Mulyadi mengungkap fakta ada 9 (Sembilan) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang utang ke Bank Jawa Barat Banten (BJB) tanpa bunga alias Nol persen.
Tentu hal ini dikeluhkan manajemen Bank daerah yang sudah go publik itu. Politisi yang dikenal dekat dengan Prabowo itu menuturkan manajemen Bank Jawa Barat Banten (BJB) sedang berkeluh kesah akibat ulah BUMN tadi.
Dalam rapat kerja, Anggota Komisi VI DPR itu langsung mengadukan hal tersebut ke Menteri BUMN Erick Thohir.
Mulyadi awalnya mengatakan, pengelolaan BUMN harus transparan. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Khususnya, bagi perusahaan yang sifatnya terbuka, terdaftar di pasar modal.
“Saya sudah beberapa kali mengingatkan bahwa perusahaan-perusahaan TBK itu kan memiliki regulasi sendiri juga, Pak. Di samping Undang-Undang PT ada aturan OJK, kemudian Bursa, dan seterusnya,” kata Mulyadi saat rapat kerja bareng Menteri BUMN di DPR, hari ini Selasa (20/5/2025), seperti dikutip merdeka.com.
Mulyadi mengingatkan, terutama transaksi-transaksi BUMN berstatus TBK yang bersifat material. Kemudian, kata dia, ada konsep imbreng yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Ada juga aaturan harus melakukan mekanisme tender offer, dan lainnya.
Anggota Komisi VI DPR RI (2025-2030 dari Partai Gerindra) Drs. H. Mulyadi, MMA. sedang memaparkan masalah dalam rapat DPR beberapa waktu lalu. (foto: dok.)
Fakta Mengejutkan
Hal ini diarsa perlu dijalan oleh seluruh perusahaan BUMN sesuai dengan aturan. Sebab, ada uang publik yang wajib dipertanggung jawabkan dalam pengelolaan perusahaan TBK tersebut.
“Kemudian juga penjelasan bagaimana masyarakat yang berinvestasi di portfolio sektor merasa ada keyakinan bahwa investasi mereka selama ini aman,” tegas Mulyadi, Politikus Gerindra.
Mulyadi lalu membongkar fakta yang mengejutkan tentang utang kredit BUMN di bank daerah. Sayang, dia tak mengungkap, BUMN mana yang dimaksud tersebut.
Bunga Nol Persen
Mulyadi mengakatan, manajemen Bank Jawa Barat Banten (BJB) sedang berkeluh kesah. Karena ada 9 BUMN memiliki utang sebesar Rp 3,5 triliun di BJB.
Sembilan BUMN di bawah kemimpinan bapak itu memiliki kewajiban lebih dari Rp3,5 triliun, Pak. Dengan tingkat suku bunga berjalan aneh, Pak. Apa itu? 0% sampai 3%, Pak,” tegas Mulyadi.
Mulyadi merasa heran, seharusnya BUMN memberikan kontribusi untuk mendorong pengembangan bank daerah. Tapi faktanya, justru sebaliknya. BUMN justru memberatkan pembangunan di daerah dengan pinjaman yang dianggapnya tidak masuk akal.
”Bunga ditundanya 3%, dan seterusnya. Ini kan miris, Pak. BUMN yang diharapkan memberikan kontribusi terbaik bagi pengembangan wilayah, sehingga wilayah bisa berpartisipasi terhadap pembangunan yang digelontorkan melalui penugasan BUMN,” tegas Mulyadi lagi.
Bebani Keuangan BUMD
Mulyadi pun kembali mengingatkan kembali kepada Erick Thohir, bahwa bank daerah memang perlu dilibatkan dalam perencanaan proyek nasional. Tapi jangan sampai, pelibatan itu justru membebani keuangan daerah.
“Jadi saya kira ada atensi khusus, Pak Menteri, ini amanah saja sebagai Wakil Jawa Barat, supaya Bank Pembangunan Daerah dilibatkan, Pak, dalam setiap proses pembangunan, tapi tidak kemudian diakhirnya mereka menjadi terbebani dan kesulitan, Pak. Angka Rp 3,5 triliun itu, Pak, buat Jawa Barat, luar biasa, Pak,” tegas Mulyadi. (red)
