SINARPAGINEWS.COM, KAB.GARUT , 17 Juni 2025 – Menanggapi polemik soal pernyataan Bupati Garut mengenai pajak Galian C yang ramai diberitakan oleh Media Libas, Ketua Umum Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa untuk Demokratik (GAMRUD), Ateng Sujana, S.IP, memilih menanggapi dengan tenang — bahkan tersenyum.
> “Saya senyum saja dulu pas baca berita LIBAS tantang Bupati. Bukan karena tidak serius, tapi karena masalah ini tidak sesederhana kutip satu-dua pasal dan langsung ‘vonis salah’,” ucap Ateng sambil tersenyum saat diwawancara di Sekretariat GAMRUD Garut.
Menurut Ateng, semangat kritik memang patut diapresiasi, tetapi mesti dibarengi dengan pemahaman kontekstual dan menyeluruh terhadap regulasi. Ia menilai bahwa posisi pajak Galian C saat ini memang menjadi ruang tarik menarik antara norma hukum, kebijakan pusat, dan praktik di daerah.
> “Benar, UU 28/2009 dan PP 55/2016 menyatakan pajak mineral bukan logam dan batuan itu kewenangan kabupaten/kota. Tapi setelah UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada pergeseran kewenangan teknis. Ini yang sering dilewatkan dalam diskusi publik,” jelasnya.
Ateng juga mempertanyakan apakah para pengkritik benar-benar telah membaca seluruh regulasi, termasuk peraturan turunannya, surat edaran, dan praktik pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang kerap jadi sebab bias pemahaman.
> “Jangan-jangan yang dikritik belum tentu salah, dan yang mengkritik belum tentu baca lengkap. Kan lucu kalau kita ribut soal pajak, tapi dokumen pajak aja nggak kita pegang,” sindirnya ringan.
Di sisi lain, GAMRUD juga mengingatkan Bupati Garut agar tidak terjebak dalam zona nyaman komunikasi. Ateng meminta pemerintah daerah membuka data riil potensi dan realisasi pajak Galian C, serta menjelaskan secara rinci tantangan dan hambatan dalam pengelolaannya.
> “Kalau memang ada kebijakan pusat yang memengaruhi kewenangan, sampaikan. Kalau ada ketakutan bersuara karena tekanan politik atau ekonomi, itu juga harus dibuka. Rakyat butuh kejujuran, bukan sekadar diplomasi aman,” katanya.
Mengakhiri pernyataannya, Ateng menyatakan GAMRUD siap menjadi jembatan dialog antara aktivis pengkritik dan pemerintah daerah, agar polemik ini tidak berakhir pada saling klaim, melainkan solusi konkret untuk optimalisasi pajak demi kesejahteraan rakyat Garut.
> “Kritik boleh keras, tapi jangan sampai nabrak logika dan etika. Kita bisa lawan ketidakadilan dengan data, bukan dengan drama,” tutup Ateng, masih dengan senyum penuh makna.
