SINARPAGINEWS.COM, KAB.GARUT — Advokat dan Konsultan Hukum nasional yang juga dikenal sebagai pemerhati kebijakan publik, Dadan Nugraha, memberikan apresiasi atas penghargaan yang diserahkan oleh Bupati Garut, Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Si., kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Dede Kusdinar, S.E.
Dalam pernyataan resminya, Dadan menilai bahwa penghargaan tersebut tidak datang secara tiba-tiba, melainkan merupakan bentuk pengakuan terhadap konsistensi dan rekam jejak Dede Kusdinar dalam membangun desa serta memperjuangkan posisi perangkat desa di berbagai tingkatan kebijakan.
“Saya mengenal Pak Dede sejak 2005. Ia bukan hanya politisi, tapi pejuang desa yang aktif di APDESI dan selalu hadir di tengah perangkat desa. Penghargaan ini bukan simbol kosong, tapi hasil dari kerja panjang yang membumi,” ujar Dadan.
Kaderisasi dan Ekonomi Desa jadi Sorotan
Dadan menyoroti bahwa salah satu kekuatan Dede Kusdinar adalah kemampuannya menjaga kesinambungan gerakan ekonomi desa. Gagasan seperti penguatan koperasi, revitalisasi BUMDes, hingga keberpihakan terhadap kaderisasi kepemimpinan desa selalu muncul dalam gagasan dan tindakan Dede.
“Pak Dede adalah sedikit dari legislator yang membawa isu desa ke level kebijakan makro. Koperasi Merah Putih dan BUMDes bukan hanya jargon baginya, melainkan strategi konkrit yang terus ia gaungkan,” tambahnya.
Kredibilitas yang Layak Dihargai
Dadan menegaskan bahwa pemberian penghargaan oleh kepala daerah seperti Bupati Garut tidak lepas dari proses penilaian yang mengedepankan integritas dan kontribusi riil. Dalam pandangannya, publik perlu mengapresiasi tokoh yang secara konsisten bekerja untuk kepentingan desa dan bukan sekadar tampil saat pemilu.
“Penghargaan ini menegaskan bahwa keberpihakan kepada desa itu nyata dan bisa diukur. Ini juga jadi pesan bahwa pemimpin dari akar rumput yang konsisten bisa mendapat tempat terhormat di tengah masyarakat,” ujarnya.
Mendorong Kolaborasi Lintas Sektor
Dadan berharap penghargaan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, legislator, dan masyarakat sipil untuk mempercepat pembangunan desa. Ia menekankan bahwa desa merupakan fondasi pembangunan nasional yang tak bisa dikesampingkan.(Nandy AP)
