SINARPAGINEWS.COM, JEMBER — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis stok bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir.
Krisis ini ditandai dengan antrean panjang kendaraan di SPBU hingga lebih dari satu jam, serta terganggunya aktivitas warga, termasuk pembelajaran sekolah yang sempat dialihkan secara daring akibat kesulitan transportasi.
“Krisis stok BBM di Jember terjadi menyusul penutupan total Jalan Nasional Gumitir, ruas jalan yang menghubungkan Jember–Banyuwangi,” ujar Amin, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV di Jember, Selasa (29/7/2025).
Penutupan jalan diketahui dilakukan sejak 24 Juli 2025 hingga 24 September 2025 untuk perbaikan jembatan dan badan jalan.
“Dampaknya sangat signifikan karena seluruh pasokan BBM untuk Jember selama ini disuplai dari Depo Pertamina Ketapang, Banyuwangi, yang distribusinya bergantung pada jalur Gumitir,” jelasnya.
Amin secara tegas menyayangkan sikap PT Pertamina (Persero) yang dinilai gagal mengantisipasi dampak penutupan jalur vital tersebut.
“Sangat disayangkan Pertamina tidak memiliki skenario mitigasi atau alternatif distribusi, padahal penutupan Gumitir telah diumumkan jauh hari sebelumnya. Ketidaksiapan ini memperburuk kondisi masyarakat, merugikan waktu warga, dan bahkan mengganggu proses belajar mengajar,” tegas Amin.
Ia menegaskan, BUMN strategis seperti Pertamina harus memiliki sistem manajemen risiko dan business continuity plan yang matang, terutama dalam pelayanan dasar seperti energi.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu meminta Pertamina segera menjalankan skenario distribusi BBM melalui jalur alternatif guna memastikan ketersediaan pasokan di seluruh titik layanan.
Di sisi lain, Amin menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bupati Jember, Gus Fawait, atas respons cepat dan taktis dalam menangani krisis tersebut.
“Saya mengapresiasi langkah konkret Bupati Gus Fawait yang langsung turun tangan mengoordinasikan penanganan darurat. Kepemimpinan responsif seperti inilah yang dibutuhkan masyarakat di tengah kegagalan sistem,” ujarnya.
Amin mendorong Pemerintah Kabupaten Jember untuk terus memperkuat koordinasi dengan pihak terkait guna memitigasi dampak lebih luas selama masa perbaikan Jalur Gumitir.
“Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pelayanan publik. Masyarakat tidak boleh terus menjadi korban kelalaian antisipasi.” pungkasnya.(spn/hms)
