SINARPAGINEWS.COM, GARUT — Perbedaan mencolok antara data Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat yang mencatat 11 ribu anak di Garut putus sekolah dengan data Dinas Pendidikan (Disdik) Garut yang hanya mencatat sekitar 400 anak memicu kritik keras dari Asep Muhammad Toha, S.Pdi, Sekretaris Jenderal Barisan Garda Depan untuk Rakyat (Brigade Rakyat).
Menurut Asep, ini bukan sekadar persoalan statistik, tetapi menyangkut hak konstitusional anak atas pendidikan yang dijamin oleh Pasal 31 UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2024 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pemerintah daerah, katanya, punya kewajiban mutlak memastikan pendidikan dasar hingga menengah tersedia, terjangkau, dan bebas hambatan ekonomi maupun administratif.
“Kalau benar ada 11 ribu anak di Garut yang tidak sekolah, ini kegagalan besar. Hak pendidikan bukan pilihan, tapi amanat undang-undang. Disdik harus serius, transparan, dan akuntabel dalam verifikasi. Jangan main-main,” tegas Asep, Jumat (1/8/2025).
Ia menekankan bahwa verifikasi data yang dilakukan Disdik Garut adalah langkah wajib sesuai hukum, namun harus dilaksanakan dengan metode yang valid dan terbuka. Perbedaan data sebesar ini, katanya, mengindikasikan lemahnya sistem pendataan dan pengawasan pendidikan di tingkat daerah.
Asep juga mengingatkan agar perlindungan data pribadi anak tidak diabaikan selama verifikasi, sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Selain itu, ia menegaskan bahwa jika data BBPMP terbukti benar, Pemkab Garut wajib segera mengalokasikan anggaran khusus dan menyiapkan program penjangkauan pendidikan, termasuk opsi beasiswa lokal dan penguatan layanan PAUD/PKBM.
Tanpa langkah konkret ini, kata Asep, pemerintah daerah bisa dikategorikan lalai memenuhi kewajiban hukum dan berisiko menghadapi tuntutan administratif, teguran Kemdikbud/Ombudsman, atau bahkan proses hukum jika ditemukan penyelewengan anggaran.
Tak ketinggalan, Asep menyentil urusan calon Kepala Dinas Pendidikan Garut yang baru.
“Siapapun yang nanti menjabat harus berpengalaman, paham dunia pendidikan dari akar hingga kebijakan pusat, dan berani bertanggung jawab. Jangan ada penempatan karena titipan politik atau kepentingan kelompok. Ini soal masa depan ribuan anak, bukan ajang coba-coba,” sentilnya.
Brigade Rakyat, lanjut Asep, akan terus mengawal kasus ini dan siap menggunakan jalur advokasi, mulai dari publikasi laporan hasil verifikasi, audit sosial, hingga pelaporan resmi jika terjadi pembiaran.
“Kami ada di garda depan untuk memastikan hak pendidikan anak Garut terpenuhi. Pemerintah harus sadar, ini amanat konstitusi, bukan sekadar angka di laporan,” pungkasnya.
