SINARPAGINEWS.COM, GARUT – Dadan Nugraha advokat dan pemerhati kebijakan publik menilai,pelantikan pejabat baru adalah momentum akselerasi IPM Garut menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi kesejahteraan rakyat
Pelantikan jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut harus dipandang sebagai momen strategis untuk mempercepat laju pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Dadan Nugraha, advokat sekaligus pemerhati kebijakan publik, menanggapi pelantikan 13 pejabat baru di lingkup Pemkab Garut.
Adapun pejabat yang dilantik adalah:
1. Dedy Mulyadi, M.H. – Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
2. Ahmad Mulyana, ST., M.Si. – Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
3. Rika Agustiana, S.T. – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
4. H. Budi Gan Gan Gumilar, S.H., M.Si. – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Margiyanto, S.H. – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
6. Usep Basuki, S.H., M.H. – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
7. Ganda Permana, S.Sos., M.M. – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
8. Drs. H. Hendra Siswara Gumilang, M.M. – Kepala Dinas Koperasi dan UKM
9. Ridzky Rizdnurdhin, S.H., M.Ak. – Kepala Badan Pendapatan Daerah
10. Kristanti Wahyuni, S.H., M.H. – Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
11. Saepul Hidayat, S.STP., M.Si., M.Ak. – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
12. dr. Inge Andriani Heriawan, M.Si. – Direktur UOBK RSUD dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan
13. Asep Wawan Budiman, S.Pd., M.Si. – Kepala Dinas Pendidikan
Menurut Dadan, jabatan publik memiliki dimensi strategis dalam mempengaruhi indikator makro pembangunan daerah, terutama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut yang hingga kini masih berada di bawah rata-rata provinsi.
“Saya menyampaikan selamat kepada para pejabat yang dilantik, sekaligus menegaskan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar amanah administratif, melainkan instrumen percepatan pembangunan manusia dan peningkatan daya saing daerah. Clean and good government harus menjadi pondasi utama agar kebijakan publik berorientasi pada hasil yang terukur,” ujar Dadan.
Lebih lanjut, Dadan menekankan tiga langkah prioritas yang harus segera diimplementasikan:
1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan – Menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program.
2. Akselerasi Peningkatan IPM – Memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif berbasis potensi lokal sebagai pilar pembangunan manusia.
3. Inovasi Layanan Publik – Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan, mengurangi biaya birokrasi, dan meminimalkan potensi korupsi.
Dadan juga menekankan bahwa pejabat baru harus berani melakukan terobosan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat:
“Kita tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama yang lamban. Kabupaten Garut harus mengejar ketertinggalan IPM melalui program berbasis data, inovatif, dan inklusif. Hanya dengan cara itu kita bisa membawa masyarakat Garut menuju kemakmuran yang berkeadilan.”
Sebagai penutup, Dadan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal kinerja pejabat yang baru dilantik:
“Pengawasan publik adalah bagian integral dari demokrasi. Mari kita pastikan pejabat ini bekerja dengan integritas dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Garut.” (Nandy A)
