KOBAR – Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kualitas layanan kepada stakeholder, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalan Bun menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) sekaligus Treasury Award Semester I Tahun 2025 dengan tema “Belanja Negara Berkualitas Melalui Pengelolaan Keuangan yang Berintegritas”. Acara berlangsung di Front Office KPPN Pangkalan Bun pada Rabu (27/8/25).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Tipe A2 Pangkalan Bun, Margo Utomo, yang sekaligus menyampaikan paparan utama mengenai standar pelayanan publik. Dalam pemaparannya, Margo Utomo didampingi oleh tiga pejabat KPPN lainnya yakni Aang Achmad Fithoni, Lucky Herera, dan Krisdian Idam Pamungkas.
Dalam forum tersebut, Kepala KPPN menegaskan pentingnya pemahaman bersama mengenai visi dan misi KPPN. Ia juga memaparkan janji, motto, serta maklumat pelayanan yang menjadi komitmen institusi dalam memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan.
Selain itu, peserta forum juga memperoleh informasi mengenai profil pegawai KPPN, jam kerja pelayanan, daftar jenis layanan, hingga mekanisme kompensasi layanan apabila terjadi keterlambatan. Tidak kalah penting, Margo Utomo kembali menekankan larangan keras terkait pemberian gratifikasi dalam bentuk apapun di lingkungan KPPN.
“Kami ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan KPPN tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga bebas dari praktik yang tidak sesuai aturan. Integritas menjadi dasar utama kami dalam mengelola keuangan negara,” ujar Margo Utomo dalam sambutannya.
Forum ini juga menjadi ajang diskusi terkait evaluasi pelaksanaan anggaran semester I 2025, serta permintaan masukan, kritik dan saran kepada semua stakeholder KPPN Pangkalan Bun, untuk meningkatkan pelayanannya.
Selain agenda FKP, acara tersebut juga dirangkai dengan penyerahan Treasury Award Semester I Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta transfer ke daerah.
Treasury Award diberikan kepada sejumlah stakeholder dari tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Lamandau, Kotawaringin Barat, dan Sukamara. Kategori penghargaan meliputi kualitas pelaporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan, hingga inovasi dalam pengelolaan anggaran.
Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh instansi pemerintah daerah maupun mitra kerja KPPN untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran. KPPN Pangkalan Bun menilai, sinergi dan kerja sama yang baik akan mendorong belanja negara menjadi lebih berkualitas.
“Treasury Award bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga pengingat bahwa setiap rupiah anggaran harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan cara ini, kita dapat memastikan manfaat APBN benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur Margo Utomo.
Melalui forum dan penghargaan ini, KPPN Pangkalan Bun meneguhkan komitmennya dalam memperkuat koordinasi serta menghadirkan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penting dalam membangun budaya kerja yang berintegritas demi terwujudnya belanja negara yang berkualitas. (Gusti/Kobar).
