SINARPAGINEWS.COM, GARUT — Ketua Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK), Andres Ramfuji, menilai kekeliruan Bupati Garut, Syakur Amin, saat membacakan sila keempat Pancasila dalam aksi besar pada 2 September 2025 sebagai tanda krisis kepemimpinan di daerah.
Menurut Andres, peristiwa itu bukan sekadar salah ucap, melainkan mencerminkan lemahnya kapasitas seorang kepala daerah yang seharusnya menjadi teladan.
“Seorang bupati, mantan rektor pula, tidak boleh tergelincir dalam hal paling mendasar seperti ini. Kalau Pancasila saja keliru, bagaimana publik bisa percaya pada kapasitasnya mengelola pemerintahan?” tegas Andres, Selasa (2/9/25).
Insiden tersebut terjadi saat ribuan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam “Aliansi Mahasiswa Bersama Masyarakat Garut Menggugat” menggelar aksi di halaman kantor bupati. Bupati Syakur sempat salah menyebut sila keempat dengan kalimat “Penghayatan yang dipimpin oleh hikmah”, sehingga memicu sorakan massa. Meski segera meminta maaf dan memperbaiki ucapannya, rekaman kejadian telah lebih dulu viral di media sosial.
Andres menambahkan, momentum itu semakin menegaskan jauhnya jarak antara rakyat dan pemerintah daerah. Aksi 2 September membawa tuntutan serius, mulai dari penolakan kenaikan pajak, desakan reformasi Polri, hingga transparansi anggaran DPRD.
“Ini soal trust. Bupati kehilangan momentum untuk menunjukkan wibawa dan kecakapan. Sebaliknya, insiden ini jadi simbol lemahnya kepemimpinan. Kalau tidak ada perbaikan, legitimasi beliau akan makin tergerus,” ujarnya.
KRAK mendesak agar Bupati Garut melakukan evaluasi mendalam terhadap gaya kepemimpinannya, sekaligus membuka ruang dialog yang nyata dengan rakyat. “Kepemimpinan itu bukan sekadar jabatan, tapi kemampuan mengayomi dan menjaga martabat simbol negara di depan masyarakat,” tutup Andres.(Nandy)
