SINARPAGINEWS.COM, GARUT – Dinamika suksesi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Garut mulai menghangat menjelang purnabakti pejabat petahana. Sejumlah nama kandidat mulai beredar di ruang publik, di antaranya berinisial A dan D. Namun, kemunculan nama-nama itu justru menuai kritik dari Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS).
Direktur GIPS, Ade Sudrajat, menilai publikasi kandidat sejak dini rawan memicu spekulasi dan menggeser fokus pada proses seleksi yang semestinya berbasis merit.
“Munculnya inisial A dan D terasa prematur. Seleksi seharusnya mengedepankan kompetensi, rekam jejak, dan integritas, bukan sekadar popularitas atau isu yang digoreng,” ujar Ade kepada Tempo, Senin (…).
Ade juga mengingatkan potensi intervensi faktor kedekatan emosional maupun politik dalam proses penunjukan pejabat strategis tersebut.
“Dalam prinsip meritokrasi, kedekatan personal tidak boleh jadi pertimbangan dominan. Jabatan Sekda bukan jabatan hadiah, tapi posisi kunci yang menuntut netralitas dan visi pembangunan yang jelas,” kata dia.
Menurut GIPS, penentuan Sekda definitif akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah daerah menjalankan agenda reformasi birokrasi yang selama ini didengungkan.
“Ini ujian besar bagi pemerintahan Garut Hebat. Publik akan melihat apakah komitmen terhadap tata kelola yang bersih benar-benar diwujudkan, atau hanya jargon politik belaka,” ucap Ade.
GIPS memastikan akan terus memantau proses seleksi agar berjalan transparan dan akuntabel. Figur yang terpilih, kata Ade, harus mampu menegakkan integritas birokrasi dan membawa Garut keluar dari pola lama.
“Kami tidak ingin proses ini melahirkan Sekda yang hebat hanya di atas kertas. Garut butuh pemimpin birokrasi yang berani melakukan terobosan, bukan penjaga status quo,” tegasnya.
Hingga kini, pemerintah Kabupaten Garut belum mengumumkan jadwal resmi tahapan seleksi. Sejumlah pihak internal pemerintahan masih menunggu arahan bupati terkait pembentukan panitia seleksi. (Nandy)
