SINARPAGINEWS.COM GARUT – Tokoh pergerakan dan aktivis 98, Ateng Sujana, S.IP, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut di bawah kepemimpinan Bupati Abdusy Syakur Amin. Dalam keterangannya kepada awak media, Ateng menilai terdapat indikasi kuat bahwa kebijakan strategis yang diambil Bupati Garut tidak sepenuhnya lahir dari pertimbangan internal pemerintah daerah, melainkan dipengaruhi oleh “kekuatan besar” di luar lingkaran resmi pemerintahan.
“Atas dasar berbagai kebijakan yang belakangan muncul, saya melihat ada pola yang janggal. Ini seperti ada kekuatan besar di luar pemerintahan yang mengendalikan atau memengaruhi langkah-langkah Bupati Garut,” tegas Ateng, Sabtu (21/9/2025).
Ateng menyoroti bahwa sejumlah keputusan penting, mulai dari tata kelola anggaran, penempatan pejabat, hingga kebijakan pembangunan, kerap terlihat tidak sejalan dengan aspirasi publik. “Keputusan-keputusan itu seringkali lebih terasa sebagai kompromi kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat Garut secara luas,” lanjutnya.
Sebagai aktivis yang pernah berada di garda depan gerakan reformasi 1998, Ateng menekankan bahwa praktik seperti ini berbahaya bagi demokrasi daerah. “Garut tidak boleh dikuasai oleh invisible hand. Pemerintahan daerah harus tegak lurus pada konstitusi, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ateng juga mendesak Bupati Abdusy Syakur Amin untuk membuka ruang dialog dengan publik, terutama kelompok masyarakat sipil, guna memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan dengan prinsip keterbukaan. “Ini penting agar rakyat tahu siapa sebenarnya yang berada di balik setiap kebijakan besar,” pungkasnya.
Pernyataan Ateng ini dipastikan akan memantik diskusi hangat di tengah masyarakat Garut, mengingat tudingan adanya “kekuatan besar” di luar pemerintahan menyiratkan potensi tarik-menarik kepentingan yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan.
