MAJALENGKA, – Siang itu, Selasa (30 September 2025), pelataran kantor DPRD Majalengka berubah menjadi ruang protes. Puluhan massa dari Generasi Anti Korupsi Majalengka merangsek masuk, mengusung sederet tuntutan, mendesak lahirnya perda baru, menghapus praktik pencaloan tenaga kerja, memprioritaskan warga asli Majalengka dalam rekrutmen kerja, hingga menyediakan pupuk bersubsidi dan mengendalikan harga gabah.
Tak berhenti di situ, mereka juga meminta Dewan serius menutup praktik peredaran obat-obatan terlarang dan lebih peka terhadap masalah sosial masyarakat.
Biasanya, aksi demonstrasi diwarnai barikade aparat dan jarak antara rakyat dan wakilnya. Namun siang itu, pemandangan lain tersaji.
Seluruh anggota DPRD Majalengka keluar menemui massa. Mereka mendengarkan dengan tenang, berdiri sejajar di hadapan spanduk dan pengeras suara dan anggota kepolisianpun tetap siaga namun dalam suasan yang lebih santai.
Yang paling menarik adalah sosok Ketua DPRD Majalengka, Didi Supriadi, S.H., yang memilih larut bersama warga. Usai menyimak tuntutan, ia duduk di trotoar, berbaur dengan masyarakat, dan menyantap makanan sederhana dari pedagang kaki lima.
Di sela kerumunan, terlihat ia berbincang santai, tanpa jarak, seakan ingin menegaskan bahwa wakil rakyat tak harus selalu berada di balik meja rapat.
Bagi sebagian orang, momen itu meninggalkan kesan mendalam. Imas, pedagang asongan asal Kasokandel, mengaku tak menyangka melihat pemandangan itu. “Sejuk sekali hati saya, Pak Ketua duduk di bawah sama rakyat, makan bareng kayak tidak ada bedanya,” ucapnya sambil tersenyum.
Bagi massa aksi, tuntutan mereka tentu masih menunggu tindak lanjut. Namun bagi warga yang menyaksikan langsung, peristiwa itu menjadi simbol kecil tentang politik yang lebih manusiawi, bahwa sesekali, jarak antara Dewan dan rakyat bisa hilang, bahkan di tengah panasnya demonstrasi.(Yudhistira)
