SINARPAGINEWS.COM, JABAR – Gubernur Jawa Barat yang seolah olah sayang sama rakyat tapi banyak yang menilai berbagai kalangan hanya pencitraan belaka dengan maraknya berbagai demo saat ini.
Dedi Mulyadi alias KDM belum maksimal memimpin Jawa Barat (Jabar). Gubernur yang banyak sensasi dinilai gagal dalam membuka lapangan kerja.
Saat ini banyak warga Jabar yang mmasih nganggur. Pada Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jabar adalah 6,75%,. Jumlah angkatan kerja mencapai 26,19 juta orang, naik 0,79 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari Hasil survei Litbang Kompas pada 1-5 Juli 2025 menunjukkan mayoritas warga Jabar menilai penyediaan lapangan pekerjaan di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi masih buruk.
Dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan sebanyak 57,6 persen responden menilai buruk, 7,3 persen menilai sangat buruk, sedangkan 33,4 persen responden menyatakan baik hingga sangat baik.
Sejalan dengan temuan tersebut, survei yang melibatkan 400 responden itu menunjukkan sebanyak 67,2 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah dalam mengurangi pengangguran.
Lalu, 60,4 persen tidak puas dengan upaya mengatasi kemiskinan, dan 48,8 persen tidak puas terhadap kinerja pemberian bantuan langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Pada saat yang sama, mayoritas responden juga menyatakan bahwa persoalan paling mendesak yang harus diselesaikan KDM adalah minimnya lapangan pekerjaan di angka 44,8 persen.
Lalu, disusul persoalan infrastruktur jalan (30,8 persen) dan masalah ekonomi dan harga bahan pokok di angka 27,9 persen.
Sementara itu untuk pelayanan pendidikan
Krisis dan Masalah Pendidikan di Jabar
Angka Anak Tidak Sekolah: Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah anak tidak sekolah terbanyak di Indonesia.
Kekerasan Pelajar: Jabar menduduki peringkat tiga teratas dalam kasus kekerasan pelajar, dengan dominasi kasus perundungan, kekerasan seksual, dan fisik.
Penahanan Ijazah: Terdapat 612 pengaduan kasus penahanan ijazah oleh sekolah hingga Juli 2025, yang membuat siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan.
Kebijakan Kontroversial yang Menuai Kritik
Kebijakan Siswa 50 Orang per Kelas: Peningkatan jumlah siswa dari 36 menjadi 50 per kelas dinilai tidak efektif, menciptakan kondisi “kelas penjara”, dan melanggar aturan pusat.
Program Pendidikan Barak Militer: Mengirim siswa “bandel” ke barak militer dipertanyakan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan dikhawatirkan tidak mampu menumbuhkan nalar kritis, hanya menargetkan kedisiplinan fisik.
Larangan Study Tour: Penerbitan Surat Edaran larangan study tour oleh Penjabat Gubernur Jabar menimbulkan protes dari industri pariwisata dan tidak diindahkan oleh beberapa pemerintah daerah.
Tuntutan dan Solusi dari Masyarakat Sipil
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI): Mendesak Pemprov Jabar untuk menghentikan pendekatan “jalan sendiri”, memperluas partisipasi publik, dan terbuka terhadap kritik.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI): Mengkritik kebijakan siswa 50 orang per kelas karena mengancam hak-hak siswa dan mendesak solusi seperti menambah ruang kelas atau membangun Unit Sekolah Baru (USB).
Mendesak Intervensi Pusat: JPPI juga menyarankan adanya intervensi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menegur dan mengawasi kebijakan Pemprov Jabar agar sejalan dengan arah pendidikan nasional.
Penulis : Warya Sumirta Manggala (Sekretaris LAKI Jawa Barat)
Dikutip dari berbagai sumber
po/Ilham Balindra
Perbesar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (tengah) saat berkunjung ke SMAN 2 Purwakarta, Jawa Barat, 14 Mei 2025. Tempo/Ilham Balindra
TEMPO.CO, Jakarta – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyampaikan keprihatinan terhadap situasi pendidikan di Jawa Barat yang dinilai terus memburuk akibat pendekatan kebijakan sepihak di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
JPPI menilai Pemprov Jawa Barat gagal menjawab lima masalah utama yang dinilainya sudah mencapai krisis pendidikan. “Ini bukan sekadar angka, ini tragedi pendidikan yang kompleks dan mendalam. Yang makin memperparah adalah ego ‘superman’ Pemprov yang merasa bisa menyelesaikan semua masalah sendiri,” ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 24 Juli 2025.
BACA JUGA
Lima anomali krisis pendidikan yang dipetakan JPPI antara lain seperti jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Barat tertinggi se-nasional. Ubaid mengungkapkan angkanya mencapai 616.080 anak. Angka tersebut jauh melampaui Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Masalah lainnya seperti kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk kekerasan seksual dan perundungan, yang menempatkan Jawa Barat di tiga besar secara nasional.
tawuran pelajar di 41 desa/kelurahan. “Ini bukan lagi kenakalan remaja biasa. Ini mencerminkan kegagalan pendidikan karakter dan intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” kata Ubaid.
Kasus intoleransi tertinggi di sekolah, mulai dari persekusi hingga ujaran kebencian terhadap pelajar minoritas juga marak di Jawa Barat. Ia menyebut JPPI menemukan sejumlah kasus persekusi pelajar yang beda keyakinan, ujaran kebencian hingga intimidasi, dan stigmatisasi. “Ini merupakan pukulan telak bagi semangat Bhinneka Tunggal Ika dan keragaman yang seharusnya dijunjung tinggi di institusi pendidikan,” ujarnya.
Ubaid turut mengungkapkan marak pula skandal penahanan ijazah di Jawa Barat. Setidaknya lembaganya menerima 612 pengaduan aktif ihwal penahanan ijazah tersebut. Hingga kini, kasus penahanan ijazah itu juga masih belum terselesaikan. Janji Pemprov Jabar membayar uang tebusan ke sekolah swasta yang belum ditepati.
