SINARPAGINEWS.COM GARUT – Gelombang suara dari warga Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, kembali menguat. Melalui Pokmas Intan Jaksi, masyarakat mempertanyakan kepastian dukungan Pemerintah Kabupaten Garut dan perbankan Himbara terhadap penguatan sektor perikanan desa. Mereka menilai berbagai janji program yang pernah disampaikan belum terlihat jelas arah pelaksanaannya.
Ketua Pokmas Intan Jaksi, Riyadi Hidayat, menyebut sektor perikanan desa telah menjadi penopang ekonomi masyarakat selama bertahun-tahun. Namun warga merasa masih bergerak sendiri tanpa kepastian dukungan dari pemerintah maupun perbankan.
“Kami hanya ingin kejelasan. Apa benar KUR untuk UMKM perikanan itu bisa diakses mudah? Apa benar program BAZNAS produktif bisa menyentuh warga desa? Apa benar produk kami akan dipakai untuk program Makanan Bergizi Garut? Ini semua harus dijelaskan kepada rakyat, bukan dibiarkan abu-abu,” ujar Riyadi.
Ia menegaskan, pelaku usaha desa bukan mencari belas kasihan, melainkan meminta kejelasan jalur program yang memang sudah dijanjikan pemerintah daerah dan lembaga terkait.
Tokoh Masyarakat: ‘Warga Jangan Hanya Dapat Janji’
Salah satu tokoh masyarakat Desa Jati yang juga dikenal sebagai penggerak ekonomi menilai bahwa warga sudah terlalu sering mendengar rencana-rencana besar, tetapi jarang melihat realisasinya.
“Warga itu bekerja keras setiap hari, tapi mereka butuh kepastian. Jika ada program, sampaikan mekanismenya. Jika tidak ada, jangan beri harapan kosong. Desa Jati tidak butuh janji, desa ini butuh arah,” tegasnya.
Ia menambahkan, kejelasan pemerintah dan perbankan akan menentukan langkah pelaku usaha dalam mengembangkan budidaya ikan, olahan produk, dan legalitas usaha.
Tiga Hal yang Diminta Warga Desa Jati
Pokmas dan masyarakat menyampaikan tiga permintaan utama yang dinilai paling mendesak untuk dijawab:
1. Akses Permodalan yang Nyata
Warga ingin kepastian apakah UMKM perikanan dapat benar-benar mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau skema pembiayaan lain yang selama ini diklaim mudah namun sering terkendala di lapangan.
2. Kepastian Pasar dan Penyerapan Produk
Masyarakat menunggu penegasan apakah sektor perikanan Desa Jati akan masuk dalam rantai pasok Program Makanan Bergizi Garut (MBG), atau hanya menjadi wacana tanpa mekanisme jelas.
3. Fasilitasi Legalitas Usaha yang Terukur
Banyak pelaku usaha mikro menunggu kepastian layanan percepatan NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Warga meminta agar program ini benar-benar dilakukan tanpa biaya memberatkan.
Warga Desak Pemerintah Sampaikan Penjelasan Terbuka
Menurut Pokmas, penjelasan ini penting agar warga dapat merencanakan usaha secara rasional dan tidak terjebak menunggu program yang tidak kunjung turun.
“Kami siap bekerja, siap mandiri, tapi program pemerintah dan perbankan harus jelas di mata rakyat. Jangan sampai desa seperti terus menebak-nebak,” ujar Riyadi.
Warga berharap Pemkab Garut serta pimpinan perbankan Himbara di daerah dapat segera menyampaikan penjelasan terbuka, sehingga masyarakat dapat melihat peta jalan yang pasti terkait pembangunan ekonomi perdesaan.
