SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang genap berusia satu tahun dinilai telah menunjukkan komitmen kuat terhadap agenda transisi energi dan upaya penurunan emisi karbon. Namun, sejumlah kalangan menilai implementasinya di tingkat nasional masih membutuhkan langkah konkret dan konsistensi kebijakan.
Hal itu mengemuka dalam media briefing tahunan “Refleksi Transisi Energi dan Ambisi Iklim di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang diselenggarakan oleh Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum), Senin (10/11/2025), di kantor Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Forum ini diinisiasi oleh enam lembaga, yakni Climateworks Centre, Centre for Policy Development (CPD), Institute for Essential Services Reform (IESR), International Institute for Sustainable Development (IISD), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC).
Hadir sebagai narasumber antara lain Febby Tumiwa (IESR), Zacky Ambadar (IISD), Ruddy Gobel (CPD), dan Moekti H. Soejachmoen (IRID). Mereka menyampaikan evaluasi capaian, tantangan, dan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat transisi energi Indonesia pada tahun-tahun mendatang.
Capaian dan Tantangan Tahun Pertama
Dalam paparannya, ETP Forum mencatat bahwa pada semester pertama 2025, bauran energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia mencapai 16 persen, dengan tambahan kapasitas pembangkit listrik bersih sebesar 876,5 megawatt (MW) atau naik 15 persen dibanding tahun sebelumnya.
Meski menunjukkan tren positif, capaian ini dinilai masih jauh dari target Persetujuan Paris serta visi Presiden Prabowo untuk mencapai 100 persen energi terbarukan sebelum 2040.
Pemerintah juga telah mengalokasikan Rp402,4 triliun dalam APBN 2026 untuk ketahanan energi, dengan Rp37,5 triliun di antaranya untuk pengembangan energi terbarukan. Namun, berbagai tantangan masih membayangi pelaksanaan di lapangan.
“Masih ada ketimpangan penerima manfaat subsidi energi, stagnasi investasi energi bersih, hingga lemahnya koordinasi lintas kementerian pascarestrukturisasi kelembagaan,” ujar Febby Tumiwa.
Selain itu, penjualan kendaraan listrik menurun setelah insentif dihapus, sementara roadmap pensiun dini PLTU belum tersusun secara spesifik.
Empat Klaster Isu dan Rekomendasi
ETP Forum mengelompokkan refleksi satu tahun transisi energi Indonesia dalam empat klaster isu utama:
1. Reformasi subsidi energi dan akses energi di daerah 3T.
Forum mendorong pergeseran subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung berbasis penerima manfaat, dengan pemanfaatan Data Tunggal Subsidi Energi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran. Penghematan subsidi diharapkan dialihkan untuk investasi energi bersih dan pembangunan listrik mikro, mini, dan off-grid di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).
2. Tata kelola dan regulasi transisi energi.
Ditekankan pentingnya pemisahan peran regulator dan operator bisnis energi untuk mendorong transparansi dan efisiensi pasar, serta pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi di bawah Presiden guna memperkuat koordinasi lintas lembaga.
3. Komitmen jangka panjang dan investasi teknologi bersih.
ETP Forum menilai perlu adanya pembaruan target bauran energi dalam KEN, RUKN, dan RUPTL agar selaras dengan ambisi energi bersih nasional. Investasi besar dalam riset dan pengembangan teknologi seperti hidrogen hijau, baterai transportasi publik, dan amonia sebagai bahan bakar alternatif juga menjadi prioritas.
4. Standar lingkungan dan keadilan sosial dalam transisi energi.
Forum mendorong penerapan standar ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam industri mineral kritis serta integrasi aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) ke dalam kebijakan energi nasional. Pendekatan Just Transition Framework diperlukan untuk memastikan perlindungan bagi pekerja dan kelompok rentan di sektor energi.
Arah Kebijakan ke Depan
ETP Forum menilai bahwa tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran akan menjadi fase krusial untuk menentukan arah reformasi energi Indonesia.
Koordinasi lintas sektor, reformasi fiskal yang berkeadilan, serta konsistensi komitmen politik dinilai menjadi kunci agar Indonesia tidak kehilangan momentum menuju ketahanan energi dan emisi nol bersih (net zero emission).
Forum juga merumuskan sembilan rekomendasi kebijakan utama, di antaranya:
- Reformasi subsidi energi menuju skema direct-targeted subsidy;
- Perluasan akses energi bersih di wilayah 3T;
- Pemisahan peran regulator dan operator bisnis;
- Pembentukan Satgas Transisi Energi di bawah Presiden;
- Penguatan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK);
- Penegasan target energi terbarukan nasional yang lebih ambisius;
- Penyusunan peta jalan phase down PLTU;
- Hilirisasi mineral kritis berstandar lingkungan tinggi; dan
- Integrasi aspek sosial dan GEDSI dalam strategi transisi energi.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin transisi energi di kawasan, namun hal itu hanya bisa terwujud dengan reformasi kebijakan yang konsisten dan inklusif,” tutur Moekti Soejachmoen menutup sesi diskusi.***
