SINARPAGINEWS.COM KOTA SUKABUMI – Bappeda Kota Sukabumi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) khusus bagi penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak pada Jumat, 14 November 2025.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, dan dihadiri kepala perangkat daerah serta berbagai organisasi masyarakat yang mewakili kelompok rentan.
Dalam forum itu, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan sejumlah capaian penting pemerintah daerah. Salah satunya, penurunan prevalensi stunting hingga 7,2 persen yang mengantarkan Kota Sukabumi meraih insentif fiskal Rp5,5 miliar dari pemerintah pusat.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi juga menunjukkan tren positif dengan capaian 5,46 persen. “Capaian ini menjadi dasar penting untuk melangkah menuju pembangunan yang lebih berkeadilan,” ujar Ayep.
Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari gedung megah, jalan lebar, atau taman indah.
Menurutnya, pembangunan yang bermakna ialah pembangunan yang mampu menciptakan kebahagiaan, kemandirian, serta memastikan semua warga termasuk kelompok yang selama ini suaranya kurang terdengar ikut merasakan manfaatnya.
“Karena itu, Musrenbang ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi kelompok rentan secara langsung,” tambahnya.
Dalam wawancara usai kegiatan, Ayep kembali menegaskan bahwa penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan.
“Harus ada keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Pemerintah bertanggung jawab menyelaraskan kebutuhan ini dengan kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa berbagai agenda pembangunan sangat bergantung pada kekuatan fiskal daerah, terutama dari pendapatan pajak dan PBB-P2. Meski terjadi pemotongan dana transfer pusat, pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan. Pemotongan tersebut justru disebutnya sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras.
Wali Kota juga menekankan pentingnya kinerja perangkat daerah dalam memenuhi target-target pembangunan. Pencapaian kinerja 2025 dan penyusunan rencana kerja 2026 akan menjadi fokus utama rapat pimpinan yang digelar akhir tahun.
Selain itu, ia menegaskan bahwa rotasi pejabat akan dilakukan berbasis kompetensi sebagai langkah memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
Di sisi lain, Wali Kota mengingatkan bahwa belanja pegawai Kota Sukabumi masih tergolong sangat tinggi sehingga memerlukan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Melalui Musrenbang khusus ini, Pemkot Sukabumi menunjukkan bahwa keberpihakan kepada kelompok rentan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban moral dan konstitusional. Pemerintah berharap forum ini menjadi titik awal lahirnya kebijakan baru yang semakin berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, Musrenbang ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan Sukabumi yang lebih ramah, inklusif, dan berkeadilan. (Red)
