SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat penambahan kawasan konservasi laut seluas 1,09 juta hektare sepanjang 2025, melampaui target awal sebesar 700 ribu hektare. Dengan capaian tersebut, total luas kawasan konservasi laut Indonesia kini mencapai 30,9 juta hektare.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan perluasan ini dibarengi peningkatan kualitas pengelolaan kawasan. Hingga akhir 2025, kawasan konservasi yang dikelola secara efektif mencapai 19,27 juta hektare, melampaui target 18,5 juta hektare.
“Capaian ini merupakan hasil sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta mitra konservasi nasional dan internasional,” kata Koswara dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 31 Desember 2025.
Menurut Koswara, ke depan pengelolaan kawasan konservasi akan diperkuat melalui Program Terpadu Restorasi Ekosistem dan Konservasi (PROTEKSI) sebagai bagian dari strategi perlindungan laut berkelanjutan.
Selain kawasan konservasi, KKP juga mencatat kemajuan dalam perlindungan spesies dan sumber daya genetik. Sepanjang 2025, pengelolaan pemanfaatan terhadap 420 spesies perikanan terealisasi penuh. Sementara itu, perlindungan spesies diperkuat melalui penetapan 48 jenis biota laut yang dilindungi melalui keputusan menteri.
Dalam kerangka Ekonomi Biru, KKP turut mengembangkan agenda karbon biru melalui perencanaan dan pemutakhiran data ekosistem pesisir dan laut dangkal. Hingga 2025, KKP menyiapkan 20 lokasi perencanaan karbon biru, dengan lima lokasi telah terdaftar dalam Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim (SRN PPI).
KKP juga menerbitkan sejumlah regulasi pendukung, termasuk Manual Pengukuran Karbon Biru Padang Lamun serta pembentukan kelompok kerja penyusunan data nasional terumbu karang dan padang lamun. Pembaruan data menunjukkan total habitat bentik laut dangkal Indonesia mencapai 2,27 juta hektare, mencakup terumbu karang, padang lamun, makroalga, dan substrat dasar yang berpotensi direhabilitasi.
Upaya pengendalian wilayah pesisir turut dilakukan melalui rehabilitasi mangrove dan lamun di berbagai daerah, serta pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara, Jakarta, yang dirancang sebagai pusat konservasi, edukasi, dan wisata berbasis masyarakat.
Di sisi lain, KKP memperkuat penanganan sampah laut melalui program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dan pemerintah daerah guna menekan aliran sampah dari darat ke laut.
Pada sektor industri, KKP memulai pembangunan tahap pertama Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dengan target produksi hingga 200 ton per hektare. Program intensifikasi dan ekstensifikasi garam rakyat juga dilaksanakan di sejumlah daerah sentra, seperti Cirebon, Indramayu, Pati, dan Sabu Raijua, yang ditargetkan meningkatkan kapasitas produksi hingga 30 persen dan menyerap 1.180 tenaga kerja pada fase konstruksi.
Sepanjang 2025, penguatan jasa bahari turut berkontribusi pada penerimaan negara. Implementasi program seperti rig to reef, sistem pemantauan reklamasi berbasis digital, serta pengelolaan wisata bahari menghasilkan PNBP Rp38,43 miliar dan nilai investasi mencapai Rp1,49 triliun. KKP juga membina 36 kampung Lautra di sekitar kawasan konservasi untuk mendorong ekonomi masyarakat pesisir.
Koswara menegaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan upaya KKP menjaga keseimbangan antara perlindungan ekosistem laut dan pertumbuhan ekonomi. “Ekonomi Biru kami dorong sebagai strategi pembangunan yang melindungi laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang menempatkan Ekonomi Biru sebagai fondasi pembangunan kelautan dan perikanan nasional.***
