SINARPAGINEWS.COM, KAB. SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi, Haerul Imam, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Penegasan itu disampaikan Haerul Imam usai mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, dalam rapat koordinasi penyamaan persepsi terkait regulasi pengelolaan keuangan daerah bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri.
Rapat koordinasi tersebut digelar secara virtual dari Pendopo Sukabumi, belum lama ini, dan diikuti sejumlah perangkat daerah serta jajaran BPKAD.
Menurut Haerul Imam, rakor tersebut memiliki peran strategis dalam menyatukan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai pedoman teknis terbaru.
“Penyamaan persepsi ini menjadi fondasi penting agar pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Haerul.
Dalam rakor itu, BPKAD menaruh perhatian pada tiga poin utama. Pertama, arah kebijakan percepatan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Kedua, sosialisasi kebijakan transfer ke daerah sebagai penopang utama pendanaan pembangunan.
Ketiga, kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang kerap menjadi sorotan publik karena berkaitan langsung dengan efektivitas dan efisiensi belanja.
“Kebijakan pengadaan ini menjadi bagian penting karena berhubungan langsung dengan kualitas belanja daerah,” tegasnya.
Haerul menekankan bahwa koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri diperlukan agar setiap tahapan pengelolaan keuangan tidak keluar dari koridor aturan.
“Dengan pemahaman yang sama, potensi kesalahan administrasi maupun hambatan teknis dapat diminimalkan,” katanya.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan daerah yang taat aturan bukan semata soal administrasi, tetapi menjadi kunci agar program pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.
“BPKAD siap mendukung percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sejak awal tahun anggaran,” ujar Haerul.
Sebelumnya, Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman menegaskan bahwa peran BPKAD sangat strategis dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang profesional dan akuntabel. (Deni Silalahi)
