SINARPAGINEWS.COM, KAB. SUKABUMI – Alokasi Dana Desa tahun 2026 di Kabupaten Sukabumi dipastikan menyusut. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Ahmad Samsul Bahri, menyebut penyusutan ini merupakan dampak kebijakan nasional.
Sebagian anggaran Dana Desa dialihkan untuk Program Strategis Nasional. Fokusnya pada Kawasan Aglomerasi Pembangunan dan Mobilitas (KAMP).
“Secara nasional, dari lebih Rp61 triliun Dana Desa, sekitar Rp39 triliun dialokasikan untuk KAMP,” ujar Samsul Bahri, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan, penyesuaian tersebut berdampak langsung ke daerah. Untuk Sukabumi, pagu Dana Desa 2026 bervariasi antar desa. Anggaran tertinggi berada di kisaran Rp385 juta per desa.
Sedangkan terendah sekitar Rp280 juta per desa. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintahan desa.
Terutama dalam menjalankan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Meski begitu, Bahri menegaskan dana yang menyusut tidak boleh menghambat pelayanan desa.
“Desa harus lebih inovatif dan adaptif dalam situasi ini,” katanya. Ia mendorong pemerintah desa menjalin kolaborasi dengan dunia usaha.
Kerja sama dengan perusahaan dinilai penting untuk mendukung pembangunan. Selain persoalan anggaran, DPMD juga menyoroti dinamika kepemimpinan desa.
Saat ini masih terdapat enam desa dipimpin penjabat kepala desa. Sebelumnya, ada 16 desa belum memiliki kepala desa definitif.
Namun, 10 desa sudah melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW). Kini tinggal menunggu pelantikan resmi.
Bahri mengatakan, kendala utama PAW adalah kesiapan anggaran desa. Seluruh biaya pelaksanaan PAW ditanggung masing-masing desa. Beberapa desa juga mengalami kekosongan akibat kepala desa mengundurkan diri.
Salah satunya Desa Tonjong, Palabuhanratu, karena memilih menjadi P3K. Ada pula desa yang terdampak kasus hukum, termasuk tindak pidana korupsi.
Ke depan, DPMD akan memberikan pembinaan khusus bagi kepala desa hasil PAW. Karena sebagian besar berasal dari luar struktur perangkat desa.
“Pembinaan diperlukan agar roda pemerintahan desa tetap berjalan baik,” ujar Bahri.
Pemerintah daerah berharap desa-desa di Sukabumi tetap bertahan. Meski di tengah penyusutan anggaran dan transisi kepemimpinan. (Deni Silalahi)
