SINARPAGINEWS.COM GARUT – Aroma tidak sedap mengenai dugaan praktik “Gurita Keluarga” dalam pengkondisian proyek infrastruktur di Kabupaten Garut terus menggelinding liar. Aktivis anti-korupsi sekaligus tokoh pemuda Garut, Andres Ramfuji, angkat bicara menanggapi mencuatnya inisial H yang diduga menjadi otak di balik monopoli proyek bernilai miliaran rupiah.
Selaku pelopor Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK), Andres menyatakan keprihatinan mendalam atas fenomena yang ia sebut sebagai “paradigma memalukan”, terlebih hal ini mencuat di momentum Hari Jadi Garut.
Kado Pahit di Hari Jadi Garut
Andres mengapresiasi langkah berani Abu Musa Hanif Muttaqin dari GEMA DESA yang sebelumnya membongkar sandi internal “Kode G”. Namun, ia menyayangkan praktik lancung ini justru menjadi noda hitam di tengah perayaan hari jadi daerah.
“Sangat menyedihkan. Di saat kita memperingati sejarah dan kemajuan daerah, publik justru disuguhi fenomena memalukan tentang peran inisial H yang diduga sebagai ‘bandar’, serta R dan AR sebagai ‘pengepul’ proyek. Ini adalah kado pahit bagi seluruh masyarakat Garut,” tegas Andres saat memberikan keterangan pers, Minggu (15/2).
Soroti Peran PPK dan Unit Pengadaan
Andres memandang bahwa sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut saat ini berada dalam titik nadir integritas. Ia menyoroti kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap SKPD serta Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) yang dinilai perlu “dipelototi” secara ekstra.
Menurutnya, mekanisme E-Purchasing yang seharusnya transparan diduga kuat telah disusupi kepentingan lingkaran “Keluarga G1” (Garut Satu) untuk mengunci pemenang sejak awal.
“Sistem pengadaan di setiap dinas harus benar-benar diawasi ketat. Jangan sampai birokrasi kita tunduk pada tekanan kelompok tertentu yang sudah menentukan pemenang di bawah meja. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap persaingan usaha yang sehat,”
Dampak Nyata pada Kualitas Pembangunan
Senada dengan temuan GEMA DESA terkait proyek rehabilitasi jalan di wilayah Sukagalih dan Panawuan, Andres memperingatkan dampak jangka panjang dari praktik “setoran awal” ini. Ia khawatir kualitas infrastruktur yang diterima masyarakat tidak akan sesuai spesifikasi akibat anggaran yang telah dipangkas di hulu oleh para makelar proyek.
“Rakyat jangan hanya diberi sisa-sisa anggaran. Jika komitmen proyek sudah ditarik di awal oleh lingkaran H, R, dan AR, maka kualitas fisik bangunan pasti dikorbankan. Korupsi di sektor ini adalah perampokan terhadap hak masyarakat desa,” tambah Andres.
Kawal Laporan ke KPK
Menutup pernyataannya, tokoh pemuda ini menegaskan bahwa KRAK akan berdiri bersama elemen masyarakat lainnya untuk memastikan kasus ini sampai ke meja hijau. Ia mendukung penuh rencana pelaporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.
“Kami tidak akan tinggal diam. KRAK akan terus mengawal proses ini agar aktor intelektual di balik skandal Keluarga G1 ini bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Transparansi bukan sekadar slogan, tapi hak rakyat yang harus diperjuangkan,” pungkasnya.
